Potretkaltim.com, SAMARINDA – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Agusriansyah Ridwan, mengusulkan agar pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) diserahkan langsung kepada pihak sekolah.
Usulan ini ia sampaikan setelah terjadinya kasus keracunan siswa yang diduga berasal dari hidangan program tersebut beberapa waktu lalu. Agusriansyah menilai, pengelolaan berbasis sekolah akan lebih efektif, transparan, dan mampu menjamin kualitas makanan bagi peserta didik.
Legislator Kaltim berlatar belakang guru itu menjelaskan, jika sekolah diberi kewenangan mengelola sendiri anggaran MBG, maka pelaksanaan program akan lebih efisien dan mudah diawasi.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Setiap sekolah bisa membuat Surat Pertanggungjawaban (SPj) sendiri atas penggunaan dana, sehingga pengawasan dan transparansi menjadi lebih jelas,” sebutnya
Agusriansyah menjelaskan temuan di lapangan menunjukkan bahwa kualitas menu MBG justru kalah dibandingkan makanan yang sebelumnya dikelola oleh sekolah. Ia menilai, hal ini menandakan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelaksanaan program.
“Sebelum ada MBG, makanan yang disediakan sekolah justru lebih layak dan sesuai kebutuhan siswa. Ini artinya perlu koreksi serius agar program tidak sekadar menjadi formalitas,” tegasnya.
Agusriansyah juga mengingatkan potensi risiko jika pengadaan makanan sepenuhnya diserahkan kepada pihak ketiga. “Kalau penyedia jasa hanya mengejar keuntungan, bisa saja menu yang disajikan tidak sesuai standar gizi maupun selera anak,” imbuhnya.
Meski begitu, ia menegaskan bahwa MBG tetap merupakan program strategis yang penting bagi pembangunan sumber daya manusia di Kaltim. Namun, agar keberlanjutannya terjamin, pemerintah pusat dan daerah perlu mempertimbangkan pelibatan aktif sekolah dalam pengelolaan.
“Program ini sangat baik, tapi perlu dikaji ulang dari sisi gizi, efektivitas pelayanan, dan kesesuaian kebutuhan tiap sekolah. Jika itu dilakukan, manfaatnya bagi siswa akan jauh lebih besar,” tutupnya.
(Adv/DPRDKaltim/Der)







