Potretkaltim.com, JAKARTA — Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyelenggaraan Pendidikan Kalimantan Timur (Kaltim) melakukan konsultasi strategis ke Direktorat Produk Hukum Daerah (PHD) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Kamis (9/10/2025).
Langkah ini menjadi bagian penting dari tahapan legislasi yang berlandaskan pada kajian mendalam dan partisipasi berbagai pihak.
Ketua Pansus Raperda Penyelenggaraan Pendidikan Kaltim, Sarkowi V. Zahry, menjelaskan bahwa konsultasi ini bertujuan memastikan rancangan perda yang sedang disusun memiliki substansi yang tepat dan mampu menjawab kebutuhan pendidikan di daerah.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Tujuannya adalah agar Raperda Penyelenggaraan Pendidikan yang disusun benar-benar relevan secara substansi serta responsif terhadap kondisi pendidikan di Kaltim,” sebutnya.
Sarkowi menambahkan, Pansus telah melaksanakan berbagai rapat kerja serta melakukan studi komparatif ke beberapa daerah yang memiliki kesesuaian materi pembahasan.
Hasil kajian tersebut kemudian menjadi dasar bagi Pansus untuk berkonsultasi dengan Kemendagri guna memperoleh masukan dan penyelarasan regulasi.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, serta sejumlah anggota Pansus, di antaranya Damayanti, Andi Muhammad Afif Raihan Harun, dan M. Darlis Pattalongi.
Kunjungan ini juga didampingi oleh perwakilan Biro Hukum Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim, Rachmadiana Sari, serta Rini dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim.
(Adv/DPRDKaltim/Der)







