Potretkaltim.com, SAMARINDA – Badan Kehormatan (BK) DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menyoroti unggahan video dan komentar dari anggota DPRD Kaltim berinisial AG di media sosial yang menuai kegaduhan publik.
Unggahan tersebut diduga mengandung unsur Suku, Ras, Agama, dan Antargolongan (SARA) dan direkam di lingkungan Ditreskrimsus Polda Kaltim saat proses hukum terhadap seorang jurnalis media cetak berinisial BH terkait dugaan pencemaran nama baik.
Ketua BK DPRD Kaltim, Subandi, menegaskan bahwa tindakan anggota dewan harus tetap memperhatikan etika publik.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kalau pernyataannya menyinggung kepentingan publik, tentu itu tidak pantas dilakukan. Kami akan pelajari dulu, dan bila perlu, akan kami panggil untuk meluruskan,” ujarnya.
Ia juga menilai komentar yang disampaikan di media sosial tidak seharusnya disampaikan dengan cara yang provokatif.
“Apapun alasannya, kalau memang ada fitnah atau persoalan, tidak perlu disikapi dengan komentar yang memancing reaksi publik,” tambahnya.
Menurut Subandi, mekanisme penanganan akan dilakukan secara bertahap. Anggota dewan yang diduga melanggar akan terlebih dahulu dipanggil untuk dimintai klarifikasi. Jika pernyataannya terbukti berpotensi menimbulkan keresahan, maka hal itu akan menjadi ranah penegak hukum.
“Boleh menyikapi, tapi bukan dengan cara seperti itu,” tegasnya.
Ia mengungkapkan, AG memang sudah beberapa kali mendapat perhatian publik akibat aktivitasnya di media sosial. Sebelumnya, AG juga sempat menuai sorotan setelah mengunggah video di Kantor Gubernur Kaltim saat mendampingi tenaga honorer.
“Sudah ada beberapa laporan yang kami terima soal perilakunya di media sosial. Kami akan panggil untuk memberikan masukan agar lebih berhati-hati,” kata Subandi.
Ia mengingatkan bahwa sebagai pejabat publik, anggota DPRD harus menjaga sikap dan tutur kata karena semua tindak-tanduknya selalu diamati masyarakat.
“Sebagai bagian dari pemerintah, anggota DPRD harus memahami etika berkomunikasi di ruang publik, apalagi di media sosial,” jelasnya.
Subandi juga menegaskan bahwa memperjuangkan aspirasi masyarakat sebaiknya dilakukan melalui mekanisme resmi.
“Kalau ingin memperjuangkan hak-hak honorer, lakukan lewat Rapat Dengar Pendapat (RDP),” tutupnya.
(Adv/DPRDKaltim/Der)







