Potretkaltim.com, SAMARINDA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan setelah banyaknya ditemukan permasalahan di setiap daerah.
Legislator Kaltim menilai evaluasi menyeluruh perlu dilakukan agar pelaksanaan program nasional tersebut tidak menimbulkan dampak negatif di daerah.
Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Baba, menegaskan bahwa setiap kendala dalam pelaksanaan MBG harus dicarikan solusi yang tepat. Namun, ia mengingatkan agar upaya perbaikan tidak dilakukan dengan cara mengubah sistem secara mendadak karena bisa merugikan para pelaku usaha dan investor yang telah lebih dulu terlibat dalam program ini.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kalau tiba-tiba sistemnya diubah, kami khawatir justru para pelaku MBG yang sudah berinvestasi akan dirugikan,” tuturnya.
Baba menilai, kebijakan nasional seperti MBG perlu mempertimbangkan perbedaan kondisi di setiap daerah. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah pusat menyesuaikan kebijakan agar tidak disamaratakan.
“Setiap daerah punya karakter dan tantangan berbeda, jadi perlu penyesuaian agar program bisa berjalan efektif,” tambahnya.
Lebih lanjut, Baba menyebut bahwa sebagai program baru yang diterapkan secara nasional, MBG masih membutuhkan masa adaptasi yang cukup panjang.
Ia mencontohkan pelaksanaan MBG di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) yang sudah menunjukkan hasil positif, tetapi tetap membutuhkan pengawasan ketat setiap hari.
“Setahu saya, ada dua dapur MBG di Kukar yang berjalan cukup baik. Tapi tetap perlu perhatian dan pengawasan rutin dari pihak pengelola,” ujarnya.
(Adv/DPRDKaltim/Der)







