Potretkaltim.com, KUTAI BARAT – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) menepati janjinya untuk menyelesaikan persoalan antara PT Hamparan Khatulistiwa Indah (HKI) dan PT Berlian Nusantara Perkasa (BNP) yang beroperasi di Kabupaten Kutai Barat (Kubar).
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menindaklanjuti hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar pada beberapa waktu lalu.
“Masalah ini berawal dari aduan masyarakat terkait aktivitas dua perusahaan pengelola kelapa sawit yang lokasinya berdekatan dan menimbulkan keresahan warga,” ucapnya.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menegaskan, Komisi IV DPRD Kaltim menyoroti serius kedua perusahaan tersebut karena dinilai belum memiliki izin lingkungan yang lengkap serta menimbulkan dampak sosial dan lingkungan bagi masyarakat sekitar.
“PT HKI sementara tidak diperbolehkan melanjutkan operasionalnya sebelum semua aspek perizinan dan tanggung jawab sosial diselesaikan. Ini bentuk ketegasan kami agar perusahaan patuh pada aturan,” tegasnya.
Sebagai langkah lanjutan, Komisi IV DPRD Kaltim akan melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan kebenaran data yang disampaikan oleh masyarakat, perusahaan, maupun pemerintah daerah.
“Hasil dari pemantauan di lapangan akan menjadi dasar bagi DPRD dalam mengambil keputusan resmi. Kami ingin keputusan yang diambil benar-benar berdasarkan data yang akurat,” pungkas Darlis.
(Adv/DPRDKaltim/Der)







