Potretkaltim.com, SAMARINDA – Konflik agraria di Kalimantan Timur (Kaltim) dinilai masih menjadi persoalan serius yang membutuhkan peran aktif pemerintah dalam penyelesaiannya.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Yonavia, menegaskan bahwa negara harus hadir sebagai penengah agar sengketa lahan antara masyarakat, khususnya kelompok tani, dengan perusahaan tidak terus berlarut.
Ia menilai, potensi konflik lahan di Kaltim sangat besar karena wilayahnya yang luas dan kaya sumber daya alam. Namun, tanpa tata kelola yang adil serta perlindungan hukum bagi masyarakat adat dan petani, kondisi tersebut justru melahirkan masalah struktural yang berkepanjangan.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Yonavia menambahkan, aturan terkait sebenarnya telah ada melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan dan Hutan Adat.
“Namun, jika pemerintah tidak berani bertindak tegas, regulasi itu hanya akan menjadi dokumen tanpa arti,” ujarnya.
Yonavia juga menyoroti lemahnya posisi masyarakat dalam menghadapi korporasi besar yang memiliki kekuatan modal dan akses hukum lebih luas.
“Negara tidak boleh bersikap pasif. Pemerintah harus memastikan konflik diselesaikan secara adil dan berpihak pada rakyat,” tandasnya.
(Adv/DPRDKaltim/Der)







