Potretkaltim.com, SAMARINDA – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Shemmy Permata Sari, menegaskan pentingnya pendataan alat berat dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan pihak pengguna.
Langkah ini diperlukan agar pemungutan pajak daerah dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kita akan memanggil dan mendiskusikan apakah alat berat yang beroperasi saat ini sudah dipajaki atau belum, karena pajak itu diatur dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD),” ucapnya.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia juga mengusulkan agar ke depan seluruh kendaraan, termasuk alat berat yang beroperasi di Kaltim, memiliki single identity number untuk mempermudah pengawasan dan pendataan. Menurut Shemmy, hal ini penting agar penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dapat dikontrol dengan baik.
“Kalau ada kendaraan dengan nomor polisi luar Kaltim yang ikut mengonsumsi BBM di sini, maka kuota BBM kita otomatis berkurang,” terangnya.
Selain itu, Shemmy juga menyoroti meningkatnya jumlah kendaraan dari luar daerah yang masuk ke Kaltim, terutama sejak adanya pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Kondisi ini memerlukan langkah pengaturan dan pengawasan yang lebih ketat.
“Data menunjukkan, setiap hari ada sekitar 400 kendaraan masuk dengan berbagai jenis. Dari sini kita harus mencari solusi bersama agar pendataan dan pengawasan berjalan efektif,” tandasnya.
(Adv/DPRDKaltim/Der)







