Potretkaltim.com, SAMARINDA – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Sulasih, menyoroti masih adanya kendala administratif yang dialami masyarakat, khususnya bagi mereka yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Kondisi ini dinilai menghambat pelayanan publik, meskipun warga tersebut memiliki dokumen kepemilikan kendaraan yang sah.
“Perlu ada kebijakan teknis yang bisa mengakomodasi masyarakat yang belum memiliki KTP, apalagi sistem data kependudukan saat ini sudah terintegrasi secara nasional,” ujarnya.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Sulasih juga menyoroti masalah teknis lain di lapangan, seperti data KTP yang tidak terbaca dalam sistem Samsat meskipun identitas warga sudah benar. Ia menilai situasi ini memperlambat pelayanan dan merugikan masyarakat.
“Kami berharap adanya kebijakan yang lebih adaptif dan berpihak kepada masyarakat agar proses administrasi bisa berjalan lebih cepat dan efisien,” jelasnya.
Sulasih menyampaikan pentingnya sistem pelayanan publik yang lebih fleksibel dan ramah terhadap warga. “Jangan sampai urusan sederhana malah menjadi rumit hanya karena persoalan teknis,” tegasnya.
Sebelum menutup, Sulasih mengatakan pihaknya berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.
“Agar seluruh warga Kalimantan Timur dapat merasakan manfaat nyata dari setiap program pemerintah,” tandasnya.
(Adv/DPRDKaltim/Der)







