KAUBUN-– Pihak BPJS Ketenagakerjaan Kutai Timur (Kutim) mengapresiasi peran aktif Pemerintah Kabupaten dalam mendorong perluasan cakupan jaminan sosial bagi masyarakat pekerja sektor informal. Kolaborasi tersebut menjadi langkah konkret menuju perlindungan tenaga kerja yang merata dan inklusif.
Hal tersebut disampaikan oleh pimpinan BPJS Ketenagakerjaan dalam peluncuran program perlindungan sosial bagi pekerja rentan, yang berlangsung di Balai Desa Bumi Rapak, Kecamatan Kaubun. Peluncuran program ditandai dengan penyerahan secara simbolis kartu BPJS Ketenagakerjaan oleh Wakil Bupati Mahyunadi dan Kepala Disnakertrans Roma Malau kepada Kepala Desa Bumi Rapak, selaku perwakilan penerima manfaat dari desa.
Dalam kesempatan tersebut dibagikan 2.000 kartu BPJS Ketenagakerjaan kepada masyarakat desa. Adapun kelompok penerima manfaat mencakup petani mandiri, buruh sawit nonperusahaan, pengemudi ojek daring, pedagang kaki lima, dan pekerja harian lepas lainnya, yaitu segmen masyarakat yang selama ini kerap luput dari akses jaminan sosial formal.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Wakil Bupati Mahyunadi menegaskan bahwa program ini merupakan bagian dari program prioritas Bupati dan Wakil Bupati dalam mewujudkan visi Kutim Hebat. Sebanyak 150.000 pekerja rentan di Kutai Timur ditargetkan akan memperoleh perlindungan melalui asuransi ketenagakerjaan yang mencakup berbagai sektor informal.
“Asuransi ini memberikan perlindungan menyeluruh, mulai dari risiko sakit, kecelakaan kerja, hingga jaminan kematian. Jika terjadi risiko terburuk, yakni kematian, ahli waris berhak atas santunan sebesar Rp40 juta,” jelas Mahyunadi.
Kebijakan konkret semacam ini menjadi bukti bahwa Pemkab Kutim bersungguh-sungguh dengan slogan Kutim Hebat. Bukan hanya proyek fisik yang dikejar, keselamatan dan keamanan kerja bagi masyarakat juga dipikirkan oleh pemerintah. (ADV/ProkopimKutim/PK)







