KAUBUN — Alih-alih duduk di belakang meja dan menunggu laporan anak buah, Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim) Mahyunadi turun langsung menyambangi dan berdialog dengan masyarakat Desa Bumi Rapak, Kecamatan Kaubun. Bersama Wabup turut serta Camat Kaubun, Kadisnakertrans Roma Malau, BPJS Ketenagakerjaan, serta perwakilan perusahaan sekitar.
Dalam dialog yang terbuka dan demokratis itu, masyarakat desa menyampaikan persoalan Jembatan Tundano yang tidak layak digunakan dan sangat berisiko apabila tidak segera dilakukan perbaikan. Sementara itu, jembatan ini merupakan satu-satunya akses utama warga untuk keluar masuk desa. Akibatnya, banyak aktivitas yang terganggu, dan perekonomian juga terhambat.
Keluhan lain datang dari masyarakat desa yang bekerja sebagai petani atau pekebun. Mereka mengeluhkan terganggunya saluran irigasi yang seharusnya menyangga lahan perkebunan dan pertanian. Mendengar keluhan ini, Mahyunadi meninjau langsung kondisi saluran irigasi yang dikeluhkan warga.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Setelah mendengar dan melihat langsung kedua persoalan tersebut, Mahyunadi mengeluarkan dua solusi. Pemerintah Kabupaten Kutim akan menyiapsiagakan ekskavator di Desa Bumi Rapak. Harapannya, sedimentasi yang terjadi dapat ditangani secara cepat tanpa menunggu peralatan atau bantuan dari luar wilayah. Dengan demikian, perawatan irigasi dapat dilakukan secara rutin.
Persoalan Jembatan Tundano, menurut Mahyunadi, untuk sementara harus diatasi dengan membangun jembatan daru. Meski ia memastikan bahwa pada tahun 2026 akan dibangun jembatan yang lebih besar dan kuat, masyarakat membutuhkan jembatan darurat yang relatif aman. Jembatan darurat itulah yang akan digunakan masyarakat sembari menunggu realisasi pembangunan jembatan permanen.
“Saya minta perbaikan jembatan sementara ini maksimal diselesaikan dalam waktu satu bulan. Ini menyangkut akses anak sekolah, petani, dan aktivitas warga sehari-hari. Harus jadi,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Mahyunadi secara simbolis menyerahkan 2.000 kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan BPJS Ketenagakerjaan ini merupakan wujud upaya pemerintah untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan para pekerja rentan. (ADV/ProkopimKutim/PK)







