SAMARINDA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) merespons baik rencana pemerintah pusat untuk mendistribusikan guru berstatus aparatur sipil negara (ASN) ke seluruh pelosok, termasuk ke sekolah swasta. Wakil Bupati Mahyunadi melihatnya sebagai salah satu langkah strategis untuk memastikan bahwa seluruh anak bangsa mendapat pengajaran yang layak tanpa diskriminasi.
“Kalau pusat menugaskan guru-guru ASN hingga ke sekolah swasta dan ketentuannya memungkinkan, Kutim bisa saja melaksanakan itu. Kita siap menyesuaikan,” tegas Mahyunadi.
Pernyataan tersebut disampaikan Mahyunadi usai menghadiri kegiatan dialog pendidikan bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia (Mendikdasmen RI) Abdul Mu’ti di Pendopo Lamin Odah Etam, Kompleks Gubernuran Kaltim di Samarinda.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Sejauh ini Pemkab Kutim mendukung penuh arah kebijakan pendidikan nasional dan provinsi. Prinsipnya, apa pun yang bertujuan menghapus kesenjangan akses dan mutu pendidikan, kami dukung penuh,” kata Mahyunadi kepada wartawan.
Pemkab Kutim menegaskan komitmen terhadap tingkat kesejahteraan guru. Program peningkatan tunjangan, insentif khusus daerah terpencil, hingga pelatihan peningkatan kompetensi akan tetap dijalankan secara berkelanjutan. Mahyunadi menegaskan bahwa kualitas pendidikan tidak bisa dicapai jika tenaga pendidik tidak diberikan jaminan kesejahteraan yang layak.
Mengenai tantangan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan serta penyebaran guru di Kutim yang memiliki wilayah sangat luas dan terdiri atas banyak desa terpencil, Mahyunadi tetap optimistis. Ia meyakini, dengan kolaborasi antara program pusat, provinsi, dan kabupaten, kendala ini bisa diatasi secara bertahap namun pasti.
“Optimis lah tentu optimis. Kalau tidak mau mewujudkan pemerataan itu, bubarkan saja pemerintah,” tegas Mahyunadi dengan nada serius.
Pernyataan tersebut menggambarkan semangat yang kuat dari pemerintah daerah dalam mendorong reformasi sistem pendidikan yang menyentuh hingga ke akar persoalan. Pemerataan akses dan kualitas pendidikan masih menjadi pekerjaan besar di wilayah dengan tantangan geografis seperti Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Wakil Bupati Kutim Mahyunadi menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menyelaraskan arah kebijakan pendidikan nasional dan provinsi demi mengatasi kesenjangan pendidikan yang masih nyata di berbagai pelosok. (ADV/ProkopimKutim/PK)







