SANGATTA — Bupati Kutai Timur (Kutim) secara resmi menyampaikan nota penjelasan atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Menurut Bupati, implementasi Perda yang baru nanti menargetkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara bertahap, terutama dari sektor jasa umum, perizinan, serta pemanfaatan aset daerah. Diharapkan hal ini dapat membantu pembiayaan program prioritas pembangunan dan pelayanan publik.
Bupati menegaskan bahwa perubahan regulasi ini merupakan tindak lanjut atas terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
“Perubahan atas Perda ini bukan hanya soal penyesuaian terhadap regulasi pusat, tetapi juga langkah strategis dalam meningkatkan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi. Kita ingin memastikan Kutim mampu berdiri lebih mandiri dari sisi fiskal,” tegas Ardiansyah.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Bupati menambahkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan kajian mendalam terhadap objek pajak dan retribusi yang potensial. Optimalisasi penerimaan dari sektor-sektor tersebut menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan PAD.
Ketua DPRD Kutim, Jimmi, yang memimpin jalannya sidang, menyambut positif langkah tersebut. Ia menekankan pentingnya memperhatikan keseimbangan antara upaya peningkatan pendapatan daerah dan kemampuan masyarakat serta pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
Raperda ini dijadwalkan akan dibahas secara intensif bersama perangkat daerah teknis, serta menerima masukan dari masyarakat sebelum ditetapkan menjadi regulasi daerah yang sah. Pemerintah daerah berharap aturan baru ini dapat menjadi pijakan kuat dalam membangun Kutim yang lebih berdaya secara fiskal dan berkelanjutan dalam pelayanan publik.
Lebih lanjut, Ketua DPRD mendukung kebijakan tersebut, meski mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam menjaga keseimbangan. Jangan sampai kebijakan ini memberatkan pelaku usaha dan warga. Karena itu, DPRD Kutim akan mencermati dengan saksama isi Raperda ini dalam pembahasan selanjutnya. (ADV/ProkopimKutim/PK)







