SANGATTA – Perubahan APBD 2025 Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dibahas dalam Rapat Paripurna DPRD bersama Bupati Ardiansyah Sulaiman. Perubahan terutama dikarenakan kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat.
Bupati merinci lima kondisi yang menjadi dasar perubahan APBD Kabupaten Kutim tahun 2025. Yang pertama, perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD. Yang kedua, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar-organisasi, antar-unit organisasi, antar-program, antar-kegiatan, dan antar-jenis belanja. Ketiga, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan. Keempat, keadaan darurat. Dan kelima, keadaan luar biasa.
“Sebelum perubahan APBD, pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp 11,151 triliun. Namun setelah dilakukan perubahan, pendapatan daerah turun menjadi Rp 9,376 triliun. Dengan kata lain, pendapatan daerah mengalami penurunan sebesar Rp 1,775 triliun atau 15,92 persen,” ungkap Bupati Ardiansyah.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Menyiasati penyempitan fiskal ini, Pemkab Kutim mempertimbangkan amanat Monitoring Center for Prevention Komisi Pemberantasan Korupsi (MCP KPK) tahun 2025 terkait belanja APBD. Amanat itu berupa kegiatan yang memiliki peluang tidak dapat terserap harus segera dialokasikan untuk anggaran lain yang lebih mendesak.
Selain itu, ada tambahan pembiayaan daerah, Bupati menyebutkan adanya penerimaan dari SILPA tahun sebelumnya. Penerimaan pembiayaan daerah tahun 2025 bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2024 sebesar Rp 113,9 miliar. Sedangkan pengeluaran pembiayaan dilakukan dalam bentuk penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tuah Benua Kutim sebesar Rp 15 miliar.
Dalam Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kutim Jimmi, didampingi Wakil Ketua I Anjas dan Wakil Ketua II Prayunita, Bupati juga meminta legislatif untuk terus bekerja sama erat melayani masyarakat.
“Kami berharap DPRD Kutim memberikan dukungan penuh serta terus mengawal pelaksanaan perubahan APBD ini. Tanpa kolaborasi antara eksekutif dan legislatif, pembangunan tidak akan berjalan lancar dan sesuai target,” tutupnya.
Tanpa adanya kerja sama yang baik antara eksekutif dan legislatif, pembangunan daerah tidak akan berjalan maksimal. (ADV/ProkopimKutim/PK)







