Pemkab Kutim Bahas Investasi PT Sinotrans di KEK MBTK

Minggu, 9 November 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SANGATTA – Investasi yang masuk di Kabupaten Kutai Timur harus ditangani sesuai prosedur hukum yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan persoalan kelak di kemudian hari. Prinsip itulah yang mendorong Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mengadakan rapat membahas rencana investasi PT Sinotrans Oversea Indonesia di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK).

Rapat koordinasi dipimpin oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Seskab Kutim, Noviari Noor, dan dihadiri oleh perwakilan DPMPTSP, BPKAD, Bappeda, Bagian Hukum, dan PT MBTK. Pokok bahasan utama adalah prosedur hukum dan teknis yang harus dilalui untuk persoalan penyewaan lahan seluas 2 hektare, yang nantinya digunakan untuk kegiatan logistik tambang.

“Seluruh tahapan harus jelas dan tidak boleh melanggar Perbup yang berlaku. Kita harus mencari solusi bijak agar investasi bisa berjalan tanpa menabrak aturan,” ujar Noviari Noor.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK), yang terletak di Kecamatan Kaliorang, merupakan kawasan strategis nasional yang dirancang untuk mendorong hilirisasi industri, khususnya di sektor kelapa sawit, migas, hingga pertambangan. Rencana investasi PT Sinotrans ini diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan optimalisasi fungsi kawasan KEK MBTK secara keseluruhan.

Bagian Hukum menekankan pentingnya melakukan telaah mendalam atas Perbup 16/2021 agar terhindar dari kemungkinan persoalan hukum di belakang. BPKAD menyoroti bagaimana mekanisme pembayaran akan dilakukan, sementara DPMPTSP menekankan perlunya kepastian hukum untuk investasi yang dilakukan.

PT MBTK sendiri menyatakan kesiapannya untuk menaati seluruh prosedur hukum sesuai ketentuan. Mereka berharap proses penyelesaian persoalan ini dapat berjalan efektif dan efisien tanpa menimbulkan hambatan atau mengganggu iklim investasi di Kutim.

Kesimpulan rapat adalah skema sewa lahan akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) berdasarkan Perbup 16/2021. Menjadi kewenangan Pemkab Kutim dalam menugaskan Bappeda, BPKAD, dan DPMPTSP menyusun langkah teknis, sementara PT MBTK diminta menyiapkan draf awal PKS untuk dibahas lebih lanjut.  (ADV/ProkopimKutim/PK)

Follow WhatsApp Channel potretkaltim.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Anggaran DPRD Kaltim Terpaut Rp60 Miliar dari Kebutuhan, Agusriansyah Soroti Batas Penghematan
Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan
Agus Aras Minta Kebutuhan Guru Tak Terlewat saat Sekolah di Pedalaman Dibangun
Penerimaan Samarinda Diperkirakan Susut Rp209 Miliar, Sigit Pertanyakan Alur Penyaluran Pajak
Salehuddin Ungkap Alasan Dukung Fatwa Vape: Cegah Anak Muda Kecanduan Nikotin
BPKAD Kukar Periksa Alas Hak Sebelum Tempuh Jalur Hukum Sengketa Tanah
Rumah Dinas Pemkab Kukar Diduga Diperjualbelikan, BPKAD Siapkan Penertiban
Berbeda Sikap dengan Banggar, Hasanuddin Nilai MYC Rp1,24 Triliun Percepat Penyelesaian Proyek
Berita ini 15 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 11:23 WITA

Anggaran DPRD Kaltim Terpaut Rp60 Miliar dari Kebutuhan, Agusriansyah Soroti Batas Penghematan

Sabtu, 21 November 2026 - 11:21 WITA

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Jumat, 20 November 2026 - 14:45 WITA

Agus Aras Minta Kebutuhan Guru Tak Terlewat saat Sekolah di Pedalaman Dibangun

Jumat, 20 November 2026 - 14:45 WITA

Penerimaan Samarinda Diperkirakan Susut Rp209 Miliar, Sigit Pertanyakan Alur Penyaluran Pajak

Jumat, 20 November 2026 - 14:44 WITA

Salehuddin Ungkap Alasan Dukung Fatwa Vape: Cegah Anak Muda Kecanduan Nikotin

Berita Terbaru

Foto : Foto : Agusriansyah Ridwan anggota DPRD Kaltim

Advertorial

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:21 WITA