SANGATTA – Perusahaan-perusahaan yang selama ini menggunakan ruas jalan Sangatta–Bengalon harus ikut bertanggung jawab melakukan perbaikan. Ruas jalan tersebut merupakan jalan utama logistik sehingga kerusakan yang terjadi berpotensi menimbulkan dampak sosial yang serius. Untuk memperbaikinya diperlukan langkah cepat dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) dan pihak perusahaan tambang yang menggunakan jalur tersebut.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) ketika bersama Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim) meninjau ruas jalan tersebut.
“Saya minta Balai Jalan Nasional dan perusahaan tambang yang menggunakan jalur ini, seperti KPC, agar tidak mengabaikan tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat,” tegasnya.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Rudy juga meminta perhatian senator yang berasal dari DPRD Kutim, Pemprov, hingga DPR RI supaya perbaikan ruas jalan segera dilakukan. Karena jika jalan ini tidak segera ditangani, konsekuensi yang muncul akan sangat besar, baik dari sisi distribusi barang maupun potensi keresahan masyarakat.
Kunjungan Gubernur Kaltim ke ruas jalan ini meringankan tugas Pemerintah Kabupaten Kutim. Menurut Wabup Mahyunadi, pihaknya sudah berulang kali membuat laporan kepada pemerintah pusat dan Balai Jalan Nasional, tetapi belum mendapatkan respons yang diharapkan.
“Saya bersyukur Bapak Gubernur turun langsung melihat keadaan di lapangan, sebab kondisi jalan saat ini sangat memprihatinkan akibat aktivitas pertambangan yang memperparah kerusakan serta longsoran di beberapa titik,” ungkap Mahyunadi.
Diakui Mahyunadi, Pemerintah Kabupaten memiliki keterbatasan dalam menangani jalan ini. Ruas jalan tersebut merupakan jalan nasional sehingga Pemerintah Kabupaten hanya bisa melaporkan dan menyampaikan keluhan kepada pemerintah pusat. Adapun terkait disiplin pertambangan, kewenangannya berada di pemerintah provinsi.
Kunjungan gubernur tersebut diharapkan Mahyunadi dapat segera mengarahkan dan mendorong agar pemerintah provinsi, melalui Balai Jalan Nasional, segera memanggil perusahaan-perusahaan yang bertanggung jawab. Dengan demikian, perbaikan segera dilakukan oleh pemerintah pusat dengan dukungan dari perusahaan-perusahaan tambang. (ADV/ProkopimKutim/PK)







