KPK Tekankan Transparansi APBD sebagai Benteng Antikorupsi

Selasa, 11 November 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BALIKPAPAN – Penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara transparan dan akuntabel adalah salah satu cara memastikan uang rakyat digunakan dengan tepat. Kedua hal tersebut menjadi cara untuk mencegah terjadinya korupsi. Faktor lain untuk pemberantasan korupsi ada pada pengendalian mental, keberanian melawan sikap permisif, menjaga integritas dari intervensi jabatan, tidak memanfaatkan keadaan, menghindari niat buruk, serta peran keluarga yang sehat dan mendukung nilai-nilai antikorupsi.

Pernyataan tersebut diuraikan oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto dalam Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) 2025 yang berlangsung di Balikpapan. Acara tersebut dihadiri gubernur serta seluruh bupati dan wali kota se-Kaltim. Kehadiran Setyo sekaligus menandai peralihan instrumen pengendalian korupsi dari Monitoring Center for Prevention (MCP) ke MCSP (Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention).

Sistem baru ini memperluas indikator pencegahan dari 62 menjadi 113, dengan delapan fokus utama: perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan internal, manajemen ASN, optimalisasi pendapatan daerah, manajemen aset, serta layanan publik.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“MCSP bukan sekadar sistem evaluasi, melainkan peta jalan pencegahan. Jika dijalankan serius, maka risiko korupsi bisa ditekan sejak dini,” kata Setyo. Capaian MCSP akan menjadi dasar penilaian Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD). Daerah dengan skor rendah akan mendapat pengawasan lebih ketat dari KPK, sementara yang tinggi berpeluang menjadi percontohan nasional.

“Kunci pemberantasan korupsi ada pada pengendalian mental, keberanian melawan sikap permisif, menjaga integritas dari intervensi jabatan, tidak memanfaatkan keadaan, menghindari niat buruk, serta peran keluarga yang sehat dan mendukung nilai-nilai antikorupsi,” jelasnya.

Rakor ini menjadi momentum konsolidasi moral para kepala daerah se-Kaltim. Penguatan sistem pencegahan diharapkan mampu mendorong Kaltim tampil sebagai salah satu wilayah dengan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. (ADV/ProkopimKutim/PK)

Follow WhatsApp Channel potretkaltim.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Anggaran DPRD Kaltim Terpaut Rp60 Miliar dari Kebutuhan, Agusriansyah Soroti Batas Penghematan
Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan
Agus Aras Minta Kebutuhan Guru Tak Terlewat saat Sekolah di Pedalaman Dibangun
Penerimaan Samarinda Diperkirakan Susut Rp209 Miliar, Sigit Pertanyakan Alur Penyaluran Pajak
Salehuddin Ungkap Alasan Dukung Fatwa Vape: Cegah Anak Muda Kecanduan Nikotin
BPKAD Kukar Periksa Alas Hak Sebelum Tempuh Jalur Hukum Sengketa Tanah
Rumah Dinas Pemkab Kukar Diduga Diperjualbelikan, BPKAD Siapkan Penertiban
Berbeda Sikap dengan Banggar, Hasanuddin Nilai MYC Rp1,24 Triliun Percepat Penyelesaian Proyek
Berita ini 20 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 11:23 WITA

Anggaran DPRD Kaltim Terpaut Rp60 Miliar dari Kebutuhan, Agusriansyah Soroti Batas Penghematan

Sabtu, 21 November 2026 - 11:21 WITA

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Jumat, 20 November 2026 - 14:45 WITA

Agus Aras Minta Kebutuhan Guru Tak Terlewat saat Sekolah di Pedalaman Dibangun

Jumat, 20 November 2026 - 14:45 WITA

Penerimaan Samarinda Diperkirakan Susut Rp209 Miliar, Sigit Pertanyakan Alur Penyaluran Pajak

Jumat, 20 November 2026 - 14:44 WITA

Salehuddin Ungkap Alasan Dukung Fatwa Vape: Cegah Anak Muda Kecanduan Nikotin

Berita Terbaru

Foto : Foto : Agusriansyah Ridwan anggota DPRD Kaltim

Advertorial

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:21 WITA