TENGGARONG – Kehadiran jajaran pimpinan daerah dalam pengukuhan Pemangku Adat Istiadat Kutai untuk Kabupaten Kutai Timur memiliki arti yang melampaui seremonial. Peristiwa tersebut menunjukkan eksistensi adat dalam struktur pemerintahan negara. Alih-alih dianggap kuno, adat justru diakui perannya dalam pembangunan.
Kehadiran Bupati Kutai Timur (Kutim) dan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) menunjukkan penghormatan negara, dalam hal ini pemerintah daerah, terhadap otoritas kesultanan. Bupati Kutim menyatakan kehadiran Pemangku Adat Istiadat Kutai di Kutim dapat menjadi barometer dalam peningkatan pemahaman budaya, khususnya di Kaltim.
Sementara Bupati Kukar melihat tugas seorang pemangku adat harus menjadi pemimpin, pengayom, sekaligus benteng pertahanan adat. Ia juga menekankan nilai historis Kutai, yang memperlihatkan latar sosial dan budaya dari wilayah-wilayah yang sekarang otonom.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Sementara itu, dalam arahannya, Sultan Sri Sultan H. Adji Mohammad Arifin menekankan agar pemangku adat menjaga hak-hak kesultanan, menegakkan hukum adat, melestarikan budaya Kutai, serta bersinergi dengan pemerintah dan lembaga lainnya.
“Pengukuhan ini adalah simbol keberlanjutan ikatan masa lalu, masa kini, dan masa depan, warisan yang bukan sekadar simbol, melainkan marwah untuk menjaga kesultanan dalam adat, adab, dan budayanya,” demikian pesan Sultan.
Sebelumnya, dalam pengukuhan tersebut hadir para petinggi kesultanan dan para kerabat. Sementara dari jajaran pemerintahan, hadir Bupati Kutim H. Ardiansyah Sulaiman beserta istri Hj. Siti Robiah, Sekretaris Kabupaten Rizali Hadi, jajaran Pemkab Kutim, Bupati Kukar Aulia Rahman Basri, Forkopimda, serta tokoh adat dan masyarakat.
Pengukuhan diawali dengan pembacaan Sabda Pandita Ratu Sri Sultan Kutai oleh Pangeran Mangku Patuh. Dalam sabda diterangkan tugas dan fungsi pemangku adat, mulai dari menjaga hukum adat, melestarikan budaya, menjadi penengah sengketa, hingga melaporkan kinerja kepada Sultan dan Bupati Kutim secara berkala. Sultan juga menekankan pentingnya menjunjung Sumpah Tanah Kutai dan Sumpah Abdi Suaka sebagai landasan moral.
Kehadiran pejabat negara dan kerajaan memperlihatkan kesinambungan antara kesultanan dan pemerintah. Sinergi dalam kesamaan tujuan untuk meghadirkan kesejahteraan untuk rakyat. (ADV/ProkopimKutim/PK)







