SAMARINDA – Perumusan dan penyusunan produk hukum pemerintahan desa harus dipahami dengan baik dan tepat sasaran. Selain itu, regulasi atau produk hukum itu selalu dinamis dan harus menyesuaikan keadaan di wilayah hukum tersebut. Untuk memberikan pemahaman hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Tata Kelola Desa.
Bimtek yang dilaksanakan di Hotel Bumi Senyiur ini menghadirkan para perangkat desa dan BPD di wilayah kerja Kutim. Kegiatan ini juga membekali aparatur desa dan BPD dengan pemahaman penyelesaian permasalahan hukum, menerima bantuan hukum, dan informasi terkait hukum yang berlaku.
Sekretaris Kabupaten (Seskab) Rizali Hadi dalam arahannya menyatakan pentingnya sosialisasi hukum bagi pemerintah desa dan BPD, mengingat rentannya tugas aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa dan administrasi pertanahan.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pemerintah Kutim menyambut baik kegiatan ini. Jadikan sebagai forum diskusi peserta dan narasumber sehingga Bimtek ini menjadi solusi atas persoalan yang dihadapi pemerintahan desa. Semoga Bimtek ini menjadi titik awal semangat untuk menata desa yang lebih baik,” jelasnya.
Rizali juga mengapresiasi dan mendorong instrumen hukum yang dicanangkan oleh Bagian Hukum Kutim, yakni Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum).
“Ya, kita harus bisa memperkuat komitmen terhadap peningkatan kualitas SDM di bidang hukum, terutama dari jenjang pemerintahan di tingkat desa. Masyarakat dapat menerima layanan dan informasi hukum yang cepat, tepat, murah, dan mudah diakses,” pungkas Rizali.
Sementara itu, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Kaltim, Ferry Gunawan, berharap Kutim dapat mempercepat layanan hukum seperti Posbakum dan Kadarkum karena manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Ketua Panitia Bimtek, Januar Bayu Irawan, yang juga Kepala Bagian Hukum, menyampaikan bahwa perangkat desa dan BPD yang lebih memahami hukum dapat memperluas akses peradilan sekaligus meningkatkan kesadaran hukum masyarakat hingga ke tingkat desa. Kehadiran Posbakum dan Kadarkum dapat memudahkan akses keadilan. (ADV/ProkopimKutim/PK)







