BALIKPAPAN – Bupati Kutai Timur (Kutim) Ardiansyah Sulaiman memaparkan perkembangan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kutim kepada Menteri PAN-RB secara daring dari ruang rapat Mapolda Kaltim. Pemaparan tersebut dilakukan di tengah kegiatan coffee morning Kapolda Kaltim.
Acara tersebut merupakan peresmian MPP Tahap III yang dipimpin langsung Menteri PAN-RB, melibatkan 11 kepala daerah dari berbagai wilayah Indonesia. Wakil Bupati Mahyunadi dan jajaran Forkopimda turut menyimak kegiatan tersebut secara daring dari Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim.
Paparan Bupati Ardiansyah menjelaskan bagaimana MPP di Kutim mampu mengintegrasikan 31 instansi dengan total 132 jenis pelayanan. Instansi-instansi tersebut meliputi enam instansi vertikal, dua lembaga pemerintah nonkementerian, serta berbagai instansi provinsi dan daerah, termasuk satu BUMN, satu BUMD provinsi, satu BUMD kabupaten, dan 19 perangkat daerah.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Layanan di MPP yang paling populer ialah Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), perizinan berusaha, dan pelayanan untuk tenaga kesehatan.
“Pelayanan perizinan untuk tenaga kesehatan kini sudah dilayani secara online menggunakan MPP Digital, sehingga pemohon tidak perlu lagi datang ke MPP, kecuali jika ada hal yang perlu dikonsultasikan,” ungkap Ardiansyah.
Progres pembangunan gedung MPP juga dilaporkan oleh Bupati Ardiansyah. Gedung yang dibangun nantinya akan menempati lahan seluas 1,7 hektare dengan luas bangunan mencapai 2.716 meter persegi. Saat ini progres pembangunan mencapai 25 persen.
Keberadaan MPP nantinya akan memudahkan pelayanan publik, menjadi lebih efisien dalam waktu, tenaga, dan biaya. Selain melancarkan pembangunan, MPP juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui layanan yang lebih memadai. (ADV/ProkopimKutim/PK)







