SANGATTA — Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menjadi satu dari sepuluh daerah yang diresmikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti secara daring oleh Menteri Rini Widyantini.
Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, mengikuti kegiatan tersebut dari Balikpapan. Sementara itu, Wakil Bupati Kutim Mahyunadi, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Darsafani, perwakilan perangkat daerah, Forkopimda, serta undangan lainnya mengikuti kegiatan dari Kantor DPMPTSP, Kawasan Pemerintahan Bukit Pelangi, Sangatta Utara.
Menteri Rini dalam arahannya menekankan bahwa menjadi hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang memadai. MPP menjadikan pelayanan lebih terintegrasi, memiliki aksesibilitas, dan bersifat inklusif.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Semua masyarakat kita jamin untuk mendapatkan pelayanan. MPP menghadirkan layanan inklusif, aman, dan terhubung melalui berbagai kanal tatap muka, mandiri, bergerak, jarak jauh, maupun digital. Dengan semangat kolaborasi, mari kita wujudkan MPP yang semakin dekat dengan rakyat,” tegasnya.
Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman menyampaikan bahwa MPP Kutim mengintegrasikan 31 instansi dengan total 132 jenis layanan. Integrasi meliputi 6 instansi vertikal, 2 lembaga pemerintah nonkementerian, 1 instansi provinsi, 1 BUMN, 1 BUMD provinsi, 1 BUMD kabupaten, dan 19 perangkat daerah.
Saat ini Pemkab Kutim tengah membangun gedung permanen MPP berlantai tiga di atas lahan seluas 1,7 hektare. Bangunan dengan total luas 2.716 m² ini dirancang untuk menampung kebutuhan pelayanan publik yang terus berkembang. Hingga September 2025, progres pembangunan telah mencapai 25 persen.
Menurut Bupati Ardiansyah, MPP bukan hanya menjadi wadah pelayanan, tetapi juga simbol transformasi tata kelola pemerintahan. Layanan yang cepat, mudah, dan terintegrasi membuat Kutim siap menjadi daerah yang tangguh menghadapi tantangan global, mandiri dalam pembangunan, serta berdaya saing dalam pelayanan publik maupun dunia usaha. (ADV/ProkopimKutim/PK)







