APBD Kutim 2026 Diproyeksi Turun, Pemkab Siapkan Langkah Antisipasi

Selasa, 18 November 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SANGATTA – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutai Timur (Kutim) tahun 2026 diperkirakan akan mengalami pemangkasan signifikan. Hal tersebut disebabkan oleh adanya penurunan asumsi anggaran yang sebelumnya diasumsikan mencapai Rp11 triliun.

“Perencanaan tahun lalu, asumsi anggaran kita di angka 11 triliun. Sekarang, kalau anggaran kita menurun, belanja pegawai, terutama untuk TPP, itu menyesuaikan kemampuan keuangan daerah,” ujar Rizali Hadi usai menghadiri Rapat Paripurna di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim beberapa waktu lalu.

Dampak dari penurunan anggaran tersebut adalah adanya kemungkinan penurunan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Kutim. Untuk anggaran gaji tetap, tidak akan berubah karena sudah menjadi kewenangan pusat. Meski demikian, untuk pos-pos anggaran lain harus disesuaikan dengan kemampuan daerah.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurut Rizali Hadi, pada tahun 2026 harus ada penghematan ketat. Hal ini perlu diperhitungkan dengan cermat dengan melihat kemampuan fiskal yang dimiliki Kutim.

Rizali Hadi masih memperhitungkan komposisi ASN yang terdiri atas PNS dan PPPK. Pasalnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum memberikan kepastian mengenai besaran alokasi anggaran untuk belanja pegawai secara umum.

“Tapi belanja pegawai itu tidak boleh melebihi 30 persen dari APBD, itu patokannya kita,” imbuhnya.

Sementara itu, terkait rumor mengenai potensi penurunan TPP, Rizali Hadi menegaskan bahwa belum ada wacana resmi terkait hal tersebut. Namun, dinamika anggaran pada tahun 2026 memungkinkan terjadinya penurunan TPP, terutama jika kondisi keuangan daerah terbatas.

Penurunan APBD Kutim, menurut Rizali Hadi, disebabkan oleh turunnya dana transfer dari pusat, utamanya Dana Bagi Hasil (DBH) di sektor perkebunan dan pertambangan. Kondisi serupa juga dialami oleh sebagian besar daerah di Kalimantan Timur.

“Penurunan DBH ini sangat memengaruhi APBD kita. Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk mencari solusi terbaik,” katanya. (ADV/ProkopimKutim/PK)

Follow WhatsApp Channel potretkaltim.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Anggaran DPRD Kaltim Terpaut Rp60 Miliar dari Kebutuhan, Agusriansyah Soroti Batas Penghematan
Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan
Agus Aras Minta Kebutuhan Guru Tak Terlewat saat Sekolah di Pedalaman Dibangun
Penerimaan Samarinda Diperkirakan Susut Rp209 Miliar, Sigit Pertanyakan Alur Penyaluran Pajak
Salehuddin Ungkap Alasan Dukung Fatwa Vape: Cegah Anak Muda Kecanduan Nikotin
BPKAD Kukar Periksa Alas Hak Sebelum Tempuh Jalur Hukum Sengketa Tanah
Rumah Dinas Pemkab Kukar Diduga Diperjualbelikan, BPKAD Siapkan Penertiban
Berbeda Sikap dengan Banggar, Hasanuddin Nilai MYC Rp1,24 Triliun Percepat Penyelesaian Proyek
Berita ini 39 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 11:23 WITA

Anggaran DPRD Kaltim Terpaut Rp60 Miliar dari Kebutuhan, Agusriansyah Soroti Batas Penghematan

Sabtu, 21 November 2026 - 11:21 WITA

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Jumat, 20 November 2026 - 14:45 WITA

Agus Aras Minta Kebutuhan Guru Tak Terlewat saat Sekolah di Pedalaman Dibangun

Jumat, 20 November 2026 - 14:45 WITA

Penerimaan Samarinda Diperkirakan Susut Rp209 Miliar, Sigit Pertanyakan Alur Penyaluran Pajak

Jumat, 20 November 2026 - 14:44 WITA

Salehuddin Ungkap Alasan Dukung Fatwa Vape: Cegah Anak Muda Kecanduan Nikotin

Berita Terbaru

Foto : Foto : Agusriansyah Ridwan anggota DPRD Kaltim

Advertorial

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:21 WITA