SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) tengah menyiapkan program yang bertujuan membangun Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang mandiri, tangguh, dan berdaya saing. Wakil Bupati Mahyunadi menyebutkan program permodalan dan pendampingan UMKM akan digulirkan pada tahun 2026.
Menurut Mahyunadi, modal yang akan disalurkan melalui penyertaan modal Pemkab Kutim kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kutim. Nantinya para pelaku UMKM dapat mengaksesnya tanpa agunan, sehingga dapat membantu mereka yang tidak memiliki aset cukup.
“Kita siapkan skema agar pelaku UMKM bisa mengakses modal tanpa agunan. Fokusnya adalah pada peningkatan ekonomi keluarga, pencegahan stunting, dan penguatan kemandirian,” ujar Mahyunadi baru-baru ini.
Meski demikian bantuan modal tidak akan disalurkan secara serampangan. Terdapat mekanisme verifikasi dan validasi faktual yang disiapkan untuk memastikan penerima bantuan benar-benar layak.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kalau memang layak dan pantas dibantu, baru dibantu. Ini untuk menghindari bantuan salah sasaran,” tegasnya. Berdasarkan kajian dan referensi dari daerah lain, diperkirakan nominal penyertaan modal berada di kisaran Rp 4 hingga Rp 5 miliar.
Selain bantuan modal, Pemkab Kutim juga akan melengkapinya dengan program pendampingan usaha. Nantinya Dinas Koperasi dan UKM menjadi sektor utama pembinaan usaha kecil, sementara Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja memfasilitasi pelatihan sumber daya manusia dan peningkatan keterampilan kerja. Sejumlah perangkat daerah lain juga turut dilibatkan sesuai bidang usaha yang digarap para pelaku UMKM.
Dengan demikian bantuan modal merupakan sebagian saja dari upaya konkret Pemkab Kutim dalam membina UMKM di daerahnya, sehingga bantuan yang diberikan dapat berkelanjutan dan memengaruhi aspek lain dalam masyarakat. (ADV/ProkopimKutim/PK)







