Belum Ada Keputusan UMP 2026, Darlis Pattalongi Minta Pemprov Bertindak Cepat

Jumat, 21 November 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto : Darlis Pattalongi Sekertaris Komisi IV DPRD Kaltim

Foto : Darlis Pattalongi Sekertaris Komisi IV DPRD Kaltim

SAMARINDA – Komisi IV DPRD Kalimantan Timur menekan pemerintah provinsi agar segera mengeluarkan keputusan resmi terkait Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026, yang hingga pertengahan November masih belum ditetapkan. Situasi ini dinilai menimbulkan ketidakpastian bagi pekerja maupun pelaku usaha yang membutuhkan kepastian regulasi untuk menyusun rencana tahun depan.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, M. Darlis Pattalongi, menilai lambatnya penetapan UMP berkaitan dengan padatnya agenda pemerintah daerah. Namun, ia menegaskan bahwa proses pengupahan tidak boleh tertunda hanya karena persoalan administratif.

Menurut Darlis, pemerintah memiliki kewajiban hukum untuk memastikan regulasi upah diselesaikan tepat waktu.
“Penetapan upah adalah amanat undang-undang. Karena itu, prosesnya harus diprioritaskan dan tidak bisa dibiarkan mundur dari jadwal,” ujarnya.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia menambahkan, ketentuan kenaikan upah tahunan yang umumnya berada di kisaran enam persen seharusnya sudah menjadi pola yang dipahami pelaku usaha. Perusahaan, kata dia, idealnya telah menyiapkan skenario penyesuaian tersebut dalam pengelolaan anggaran.

“UMP maupun UMK naik setiap tahun. Dunia usaha tentu sudah memperhitungkannya sebagai bagian dari rencana operasional,” terang Darlis.

Lebih jauh, ia menekankan bahwa ketepatan waktu dalam menetapkan UMP tidak hanya berdampak pada kesejahteraan pekerja, tetapi juga menyangkut stabilitas iklim investasi. Kepastian regulasi, menurutnya, adalah fondasi penting bagi perusahaan untuk merancang strategi bisnis dan mengelola arus keuangan.

“Penetapan UMP merupakan bentuk perlindungan negara kepada tenaga kerja, sekaligus panduan bagi perusahaan. Karena itu, penundaannya tidak boleh terjadi tanpa alasan yang kuat,” tegasnya.

Darlis memastikan bahwa Komisi IV telah berulang kali mengingatkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kaltim untuk segera merampungkan seluruh tahapan sebelum penetapan UMP diumumkan secara resmi. (Adv/DPRD Kaltim)

Follow WhatsApp Channel potretkaltim.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Anggaran DPRD Kaltim Terpaut Rp60 Miliar dari Kebutuhan, Agusriansyah Soroti Batas Penghematan
Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan
Agus Aras Minta Kebutuhan Guru Tak Terlewat saat Sekolah di Pedalaman Dibangun
Penerimaan Samarinda Diperkirakan Susut Rp209 Miliar, Sigit Pertanyakan Alur Penyaluran Pajak
Salehuddin Ungkap Alasan Dukung Fatwa Vape: Cegah Anak Muda Kecanduan Nikotin
BPKAD Kukar Periksa Alas Hak Sebelum Tempuh Jalur Hukum Sengketa Tanah
Rumah Dinas Pemkab Kukar Diduga Diperjualbelikan, BPKAD Siapkan Penertiban
Berbeda Sikap dengan Banggar, Hasanuddin Nilai MYC Rp1,24 Triliun Percepat Penyelesaian Proyek
Berita ini 13 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 11:23 WITA

Anggaran DPRD Kaltim Terpaut Rp60 Miliar dari Kebutuhan, Agusriansyah Soroti Batas Penghematan

Sabtu, 21 November 2026 - 11:21 WITA

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Jumat, 20 November 2026 - 14:45 WITA

Agus Aras Minta Kebutuhan Guru Tak Terlewat saat Sekolah di Pedalaman Dibangun

Jumat, 20 November 2026 - 14:45 WITA

Penerimaan Samarinda Diperkirakan Susut Rp209 Miliar, Sigit Pertanyakan Alur Penyaluran Pajak

Jumat, 20 November 2026 - 14:44 WITA

Salehuddin Ungkap Alasan Dukung Fatwa Vape: Cegah Anak Muda Kecanduan Nikotin

Berita Terbaru

Foto : Foto : Agusriansyah Ridwan anggota DPRD Kaltim

Advertorial

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:21 WITA