SANGATTA – Sidang Gugus Tugas Reforma Agraria yang bertujuan mengevaluasi dan mempercepat pelaksanaan reforma agraria digelar di Kantor Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Agenda utama sidang antara lain redistribusi tanah untuk masyarakat menengah ke bawah atau kurang mampu, minimal berusia 18 tahun, dengan berbagai jenis pekerjaan serta memenuhi seluruh persyaratan dari BPN.
Sidang dipimpin Kepala Kantor ATR/BPN Kutim Akhmad Sarifuddin. Hadir dalam kesempatan ini Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setkab Kutim Noviari Noor, Kepala Dinas Pertanahan Simon Salombe, dan beberapa perwakilan kepala perangkat daerah.
Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setkab Kutim Noviari Noor dalam sambutannya memberikan apresiasi atas kerja keras semua pihak yang terlibat. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, BPN, dan masyarakat untuk mencapai target reforma agraria.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pemerintah Kabupaten Kutim berkomitmen penuh mendukung pelaksanaan reforma agraria. Kami berharap melalui Sidang GTRA ini kita dapat menemukan solusi atas berbagai kendala yang ada di lapangan, sehingga program ini dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Akhmad Sarifuddin menegaskan bahwa reforma agraria merupakan agenda nasional yang sangat penting. Tujuan agenda tersebut adalah mengurangi ketimpangan penguasaan tanah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan stabilitas sosial dan ekonomi yang lebih baik.
“Program ini ditujukan untuk masyarakat menengah ke bawah seperti petani, nelayan, PNS (tidak boleh di atas golongan 3A), TNI dan Polri (hanya berpangkat balok satu dan sudah mengabdi kurang lebih 10 tahun), pensiunan PNS/TNI/Polri, buruh, karyawan swasta, wiraswasta, serta pelajar atau mahasiswa yang sudah berusia 18 tahun,” tambahnya.
Sidang juga membahas evaluasi capaian program reforma agraria pada tahun sebelumnya untuk mengidentifikasi keberhasilan dan tantangan, serta perencanaan reforma agraria untuk tahun mendatang dengan strategi dan target yang lebih realistis, termasuk penyelesaian konflik agraria melalui solusi damai dan adil. (ADV/ProkopimKutim/PK)







