SANGATTA – Masa depan perekonomian masyarakat di sekitar wilayah tambang harus dipikirkan keberlanjutannya, sehingga tidak berhenti ketika operasional pertambangan habis. Bupati Ardiansyah Sulaiman tidak menginginkan kasus wilayah pertambangan di Kalimantan Timur terjadi di Kutai Timur (Kutim). Oleh karena itu pelibatan warga, perlindungan lingkungan, dan penguatan ekonomi lokal dilakukan seiring masa pertambangan terjadi.
Dalam arahannya, Ardiansyah mengingatkan bahwa keberlanjutan tambang bukan sekadar isu pascaoperasional, melainkan bagian tak terpisahkan dari proses produksi. Absennya perencanaan keberlanjutan ekonomi akan berdampak pada gagalnya perekonomian masyarakat.
Ia mencontohkan langkah konkret yang telah ditempuh Pemkab Kutim, seperti pemanfaatan void tambang milik PT Indominco di Kecamatan Teluk Pandan menjadi sumber bahan baku air bersih bagi warga. Menurutnya, inisiatif semacam ini merupakan wujud nyata pemanfaatan ruang tambang secara berkelanjutan dan produktif.
“Saya berharap dari seminar ini lahir rekomendasi sekaligus implementasi nyata pelaksanaan ESG. Dunia tambang harus menjadi bagian dari solusi dari membangun masyarakat, menjaga lingkungan, dan memastikan keberlanjutan ekonomi daerah,” tuturnya.
Bupati Ardiansyah mengemukakan gagasan ekonomi keberlanjutan tersebut dalam Seminar Nasional “Optimalisasi Keberlanjutan Tambang Menuju Kemandirian Ekonomi Masyarakat di Era Pascatambang” di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim. Seminar ini juga menjadi momentum untuk menetapkan Tim Penyusun Standar ESG (Environment, Social, Governance) Batu Bara Kutim.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Seminar dihadiri oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM RI, Tri Winarno, secara daring, serta Ketua Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Nasional, Sudirman Widhy Hartono. Turut hadir pula jajaran perangkat daerah, pelaku usaha pertambangan, akademisi, serta mahasiswa.
Dari Jakarta, Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Tri Winarno, menyampaikan apresiasi atas langkah Kutim membangun standar ESG daerah. Ia menilai inisiatif tersebut sejalan dengan upaya pemerintah pusat memperkuat tata kelola pertambangan yang berkeadilan dan berkelanjutan.
“Transformasi sektor tambang harus berbasis data dan melibatkan masyarakat lokal. ESG bukan sekadar komitmen di atas kertas, tetapi harus tercermin dalam tindakan nyata di lapangan,” ujar Tri Winarno. (ADV/ProkopimKutim/PK)







