SANGATTA – Satpol PP Kutai Timur (Kutim) mengedepankan pendekatan persuasif sebelum melakukan penertiban di sejumlah kawasan. Kasatpol PP Kutim, Fata Hidayat, menegaskan bahwa imbauan dan sosialisasi akan diberikan kepada para pelanggar sebelum diambil tindakan penertiban.
Menurut Fata, penertiban dilakukan terhadap para pedagang yang berjualan di trotoar, bahu jalan, maupun di atas parit. Fasilitas publik yang digunakan untuk berdagang tersebut dinilai tidak hanya melanggar aturan tata ruang dan kebersihan, tetapi juga membahayakan keselamatan masyarakat serta mengganggu arus lalu lintas di kawasan padat pengunjung.
“Kami tetap mengedepankan pendekatan persuasif. Tapi bila sudah berulang kali diingatkan dan tidak diindahkan, kami akan melakukan tindakan sesuai peraturan daerah,” tegasnya. Kegiatan ini difokuskan di Pasar Induk Sangatta, Pasar Sangatta Selatan, serta pasar tumpah di sepanjang Jalan Inpres yang kerap dipadati aktivitas pedagang kaki lima (PKL).
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami melakukan patroli penertiban bukan untuk mematikan usaha masyarakat, tetapi untuk menata agar kegiatan ekonomi tetap berjalan dengan tertib dan aman. Banyak pedagang yang masih berjualan di area yang tidak semestinya, seperti di atas parit dan trotoar. Hal ini tentu berpotensi menimbulkan bahaya bagi mereka sendiri maupun bagi pengguna jalan,” ujar Fata.
Penataan kawasan juga dibarengi dengan memberikan imbauan kepada masyarakat agar tidak memanfaatkan trotoar sebagai tempat parkir atau berjualan. Satpol PP berencana melakukan patroli rutin guna mengantisipasi terjadinya pelanggaran. Patroli akan dilakukan terutama pada jam-jam sibuk dan hari pasar, guna memastikan kawasan perdagangan di Sangatta tetap tertib, bersih, dan nyaman.
Pemerintah Kabupaten Kutim telah menyediakan lokasi-lokasi bagi para pedagang untuk menggelar kegiatan usaha. Meski demikian, masih terdapat pelanggaran oleh para pedagang yang menggunakan fasilitas publik tidak sesuai peruntukan. Hal tersebut membuat Satpol PP harus bertindak karena dinilai mengganggu ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan. (ADV/ProkopimKutim/PK)







