SANGATTA – Pengawasan di Kabupaten Kutai Timur dengan luasnya wilayah yang terdiri dari 18 kecamatan tidak diimbangi dengan jumlah petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang cukup. Sementara itu kebijakan pemerintah pusat melarang adanya tenaga honorer. Untuk itu, Satpol PP Kutim menggunakan sistem outsourcing dalam menutup kekurangan petugas di lapangan.
“Saat ini kami hanya memiliki 156 personel yang berstatus PNS dan PPPK. Padahal, idealnya Kutim membutuhkan sekitar 600 personel agar pengawasan dan penegakan Perda bisa dilakukan secara optimal,” terang Kepala Satpol PP Kutim, Fata Hidayat.
Para petugas dari sistem outsourcing tersebut tidak memiliki kewenangan setara dengan petugas yang berstatus PNS dan PPPK. Mereka bekerja di bawah arahan dan pengawasan langsung dari personel tetap, dengan sistem kerja berbasis tugas pendampingan.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebanyak 283 tenaga outsourcing Satpol PP direkrut pada tahun 2025. Mereka kemudian ditugaskan di berbagai wilayah dan pos pengawasan. Tugas mereka adalah membantu pelaksanaan patroli, pengamanan aset pemerintah daerah, serta mendukung kegiatan pengawasan ketertiban umum.
“Tugas utama mereka membantu operasional pengawasan, seperti menjaga aset daerah dan membantu pengaturan di lapangan. Mereka bukan penegak Perda, tetapi tenaga pendukung,” jelasnya.
Upah untuk kerja keras para tenaga outsourcing tersebut menyesuaikan dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kutim. Dengan adanya tambahan tenaga pendukung ini, Satpol PP Kutim berharap kegiatan pengawasan dan pelayanan masyarakat dapat berjalan lebih maksimal di seluruh kecamatan.
Menurut Fata, langkah perekrutan tenaga outsourcing tersebut merupakan upaya memperkuat petugas di lapangan tanpa melanggar aturan pemerintah pusat. Sebuah upaya untuk tetap mengedepankan kepentingan masyarakat akan ketertiban dan kenyamanan. (ADV/ProkopimKutim/PK)







