SANGATTA – Dalam rangka penyusunan Masterplan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Kabupaten Kutim, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo Staper) menjalin kerja sama dengan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta (FMIPA UNY). Pembahasan awal kerja sama dilakukan dalam Focus Group Discussion (FGD) pendahuluan di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim.
Kepala Diskominfo Staper Kutim, Ronny Bonar, dalam laporannya menjelaskan bahwa penyusunan masterplan ini merupakan fondasi penting untuk mendukung pelaksanaan 50 program prioritas Pemerintah Kabupaten Kutim.
“Kami ingin memastikan setiap program pembangunan baik yang bersifat digital maupun konvensional dapat saling terintegrasi. Dengan kolaborasi bersama FMIPA UNY, kami yakin rancangan masterplan ini akan memiliki basis ilmiah yang kuat dan mampu menjawab tantangan digitalisasi daerah dalam jangka panjang,” ujarnya.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Kolaborasi antara Pemkab Kutim dan FMIPA UNY merupakan langkah strategis dalam memadukan potensi akademik dengan kebutuhan praktis pemerintahan daerah. Melalui pendekatan ilmiah dan berbasis data, masterplan ini diharapkan menjadi dokumen perencanaan jangka panjang yang memandu arah pembangunan infrastruktur digital di Kutim secara terpadu, efisien, dan berkelanjutan.
Acara FGD dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Kutim Mahyunadi, mewakili Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman, serta dihadiri unsur Forkopimda, para kepala perangkat daerah, camat, dan perwakilan dari PLN, Telkom, Telkomsel, serta Indosat.
Sementara itu, Wakil Bupati Kutim Mahyunadi dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas inisiatif Diskominfo Staper yang telah menggandeng pihak akademisi dalam penyusunan masterplan ini. Ia menilai kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah, akademisi, dan pelaku industri telekomunikasi menjadi langkah penting untuk memastikan pembangunan digital Kutim berjalan sesuai arah yang diharapkan.
“Kerja sama dengan FMIPA UNY ini sangat strategis. Pemerintah daerah membutuhkan panduan yang ilmiah dan terukur agar arah pembangunan digital Kutim tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi selaras dengan visi dan kebutuhan masyarakat,” ucap Mahyunadi. (ADV/ProkopimKutim/PK)







