SANGATTA – Pada tahun 2024, Kutai Timur (Kutim) mencatat 109 kasus perkawinan anak, menjadikan daerah ini berada di posisi tertinggi kedua di Kalimantan Timur (Kaltim). Kondisi tersebut perlu menjadi keprihatinan semua pihak dan harus disertai langkah konkret untuk menekan angka perkawinan anak.
Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala DPPPA Provinsi Kaltim, Noryani Sorayalita, dalam sambutannya sekaligus membuka kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pencegahan Perkawinan Usia Anak yang digelar di ruang rapat kantor DPPPA Kutim. Acara ini dihadiri jajaran DPPPA Provinsi Kaltim, perwakilan guru dan siswa SMA, anggota Karang Taruna, serta Forum Anak Kutim.
Noryani menambahkan bahwa perkawinan pada usia anak berpotensi menimbulkan berbagai risiko, mulai dari kesiapan mental yang belum matang hingga kekerasan dalam rumah tangga. Ia menegaskan bahwa pencegahan perkawinan usia anak merupakan amanat undang-undang. “Sebelumnya batas usia perkawinan adalah 16 tahun, tetapi berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, batas minimal menjadi 19 tahun. Hal ini penting untuk melindungi anak dari dampak buruk perkawinan dini,” jelasnya.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Sementara itu, Kepala DPPPA Kutim, Idham Cholid, menegaskan pentingnya dukungan bersama untuk mencegah perkawinan usia anak. “Apapun alasannya, anak-anak kita harus tetap sekolah. Perlu komunikasi yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya.
Idham berharap para guru, siswa, dan Forum Anak yang hadir dapat menjadi agen penyebar informasi untuk melanjutkan sosialisasi di lingkungan masing-masing sehingga terbangun sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menekan angka perkawinan anak di Kutim. Peran seluruh pihak diharapkan menjadi kekuatan besar untuk mencegah terus terjadinya perkawinan anak mengingat persoalan ini tidak dapat ditangani oleh pemerintah saja. (ADV/ProkopimKutim/PK)







