SANGATTA – Banyak truk pengangkut material tanah atau tambang yang beroperasi tanpa penutup dan tidak memedulikan debu dari muatan mereka. Debu di jalanan tersebut mengganggu kenyamanan dan keselamatan masyarakat yang beraktivitas di sekitarnya, belum termasuk polusinya.
Selama ini keluhan masyarakat disikapi pemerintah dengan memberikan imbauan dan sosialisasi kepada para awak kendaraan truk tersebut. Sayangnya, kebijakan itu dianggap angin lalu dan truk-truk tersebut tetap beroperasi tanpa mengindahkan imbauan pemerintah.
Menurut Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kutai Timur (Kutim), Poniso Suryo Renggono, pengabaian sosialisasi terjadi karena imbauan tidak diikuti sanksi apabila terjadi pelanggaran.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Masyarakat itu kadang merasa kalau ditegur ya enggak apa-apa, besok bisa diulang lagi. Karena memang tidak pernah ada tindakan nyata (sanksi). Maka ke depan, regulasi itu harus dibentuk,” ujarnya.
Untuk itu pihaknya akan memeriksa apakah ada aturan Perda atau Perbup yang dapat digunakan untuk menindak truk pengangkut material tersebut. Jika belum ada, Poniso menyatakan Dishub Kutim akan mendorong penyusunan regulasi agar pemerintah memiliki dasar hukum yang kuat untuk bertindak di lapangan.
Poniso menyatakan urgensi penindakan tegas terhadap truk material tersebut karena dampaknya sangat mengganggu, terutama bagi pengguna sepeda motor. Bahkan Poniso mengaku turut merasakan dampaknya.
“Saya di Bukit Pelangi itu ketika lewat ini kan kotor itu mengganggu yang lain. Karena memang mayoritas pengendara kita juga motor. Kita sampai kantor aja langsung debu semua,” katanya.
Pelaksanaan pengawasan dan penindakan tegas nantinya akan dilakukan dengan melibatkan koordinasi Satpol PP dan kepolisian, mengingat keduanya memiliki kewenangan penuh untuk menegakkan peraturan. (ADV/ProkopimKutim/PK)







