Terhalang Prosedur, Pembahasan Tujuh Ranperda Kaltim Bergantung pada Persetujuan Pusat

Jumat, 28 November 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto : Baharuddin Demmu Ketua Bapemperda DPRD Kaltim.

Foto : Baharuddin Demmu Ketua Bapemperda DPRD Kaltim.

Samarinda—Rencana pembentukan tujuh Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) baru di Kalimantan Timur masih tertahan di meja kementerian. Perubahan regulasi di tingkat pusat membuat daerah harus menunggu lebih lama sebelum dapat mengambil keputusan penting, termasuk melahirkan kebijakan baru yang sudah mendesak untuk dijalankan.

Ketua Bapemperda DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu, menegaskan bahwa proses legislasi daerah tak bisa bergerak tanpa rekomendasi dari pemerintah pusat. Semua raperda yang diajukan, kata dia, bersifat produk baru sehingga wajib melalui tahapan verifikasi lebih ketat.

“Kita masih menunggu persetujuan. Semua raperda ini baru, jadi perlu rekomendasi pusat dulu sebelum masuk pembahasan,” tegasnya.
Menurut Baharuddin, kondisi ini bukan hal baru. Setiap kali terjadi perubahan aturan di tingkat nasional, daerah harus menyesuaikan dan memastikan tidak ada benturan regulasi.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Namun ia menekankan bahwa DPRD sudah menyiapkan seluruh draf dan materi pembahasan. Hanya satu hal yang belum hadir: lampu hijau dari kementerian.

“Begitu rekomendasi keluar, kita langsung kejar jadwal pembahasannya,” jelasnya.

Ia mengingatkan bahwa ketujuh raperda tersebut mengatur urusan strategis, mulai dari tata kelola hingga pelayanan publik. Karena itu, molornya rekomendasi tidak sekadar menghambat kerja legislatif, tetapi juga berpotensi mempengaruhi program pembangunan yang telah dirancang untuk tahun 2026.

“Beberapa raperda ini berkaitan langsung dengan pelayanan publik dan pengelolaan kawasan. Semakin cepat disetujui, semakin baik bagi masyarakat,” ujarnya.

Bapemperda , tambahnya, terus membuka komunikasi dengan kementerian agar proses sinkronisasi pusat–daerah tidak memakan waktu lebih lama dari yang seharusnya. Ia berharap percepatan dapat dilakukan sehingga kepastian hukum di daerah tidak lagi terkatung-katung.(Adv/DPRD Kaltim)

Follow WhatsApp Channel potretkaltim.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Anggaran DPRD Kaltim Terpaut Rp60 Miliar dari Kebutuhan, Agusriansyah Soroti Batas Penghematan
Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan
Agus Aras Minta Kebutuhan Guru Tak Terlewat saat Sekolah di Pedalaman Dibangun
Penerimaan Samarinda Diperkirakan Susut Rp209 Miliar, Sigit Pertanyakan Alur Penyaluran Pajak
Salehuddin Ungkap Alasan Dukung Fatwa Vape: Cegah Anak Muda Kecanduan Nikotin
BPKAD Kukar Periksa Alas Hak Sebelum Tempuh Jalur Hukum Sengketa Tanah
Rumah Dinas Pemkab Kukar Diduga Diperjualbelikan, BPKAD Siapkan Penertiban
Berbeda Sikap dengan Banggar, Hasanuddin Nilai MYC Rp1,24 Triliun Percepat Penyelesaian Proyek
Berita ini 14 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 11:23 WITA

Anggaran DPRD Kaltim Terpaut Rp60 Miliar dari Kebutuhan, Agusriansyah Soroti Batas Penghematan

Sabtu, 21 November 2026 - 11:21 WITA

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Jumat, 20 November 2026 - 14:45 WITA

Agus Aras Minta Kebutuhan Guru Tak Terlewat saat Sekolah di Pedalaman Dibangun

Jumat, 20 November 2026 - 14:45 WITA

Penerimaan Samarinda Diperkirakan Susut Rp209 Miliar, Sigit Pertanyakan Alur Penyaluran Pajak

Jumat, 20 November 2026 - 14:44 WITA

Salehuddin Ungkap Alasan Dukung Fatwa Vape: Cegah Anak Muda Kecanduan Nikotin

Berita Terbaru

Foto : Foto : Agusriansyah Ridwan anggota DPRD Kaltim

Advertorial

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:21 WITA