Syarifatul Ingatkan Risiko Penyimpangan: Dana RT Harus Dikelola Transparan

Selasa, 2 Desember 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto : Syarifatul Syadiah Anggota Komisi 3 DPRD Kaltim.

Foto : Syarifatul Syadiah Anggota Komisi 3 DPRD Kaltim.

Samarinda — Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Syarifatul Syadiah, mengingatkan bahwa penyaluran dana bantuan untuk Rukun Tetangga (RT) harus disertai mekanisme pengawasan yang kuat agar program tersebut benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. Ia menegaskan dana RT merupakan instrumen penting yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga di tingkat paling dasar.

Menurut Syarifatul, tanpa pengawasan yang memadai, peluang terjadinya penyimpangan tetap terbuka. Ia menilai pemerintah daerah harus memastikan bahwa alokasi dana yang diberikan tidak keluar dari aturan dan tujuan awal program.

“Pengawasan ini wajib dilakukan supaya tidak ada penyalahgunaan yang kelak bisa menimbulkan persoalan hukum,” ujarnya.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia juga mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi rutin agar efektivitas program dapat terukur. Evaluasi tersebut, kata dia, penting untuk memastikan apakah bantuan kepada RT mampu menyelesaikan persoalan yang ada atau justru perlu diperbaiki.

“Setiap periode harus ada evaluasi. Kita perlu tahu apakah sasaran program tercapai dan apakah persoalan di tingkat RT terselesaikan dengan bantuan itu,” tegasnya.

Syarifatul menambahkan, kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP) harus menjadi acuan utama dalam penyaluran dan penggunaan dana RT. Jika ditemukan penyimpangan atau penggunaan di luar koridor, pemerintah daerah diminta segera melakukan pembinaan.

“Dana ini diberikan dengan tujuan tertentu dan penggunaannya sudah diatur melalui SOP. Jadi harus benar-benar digunakan sesuai ketentuan,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa bantuan RT bukan untuk proyek besar, melainkan kebutuhan kecil di lingkungan warga seperti perbaikan fasilitas dasar.

“Jangan sampai dipakai di luar koridor. Bantuan itu untuk hal sederhana seperti perbaikan selokan atau sarana lingkungan. Jika dipakai tidak sesuai, tentu dapat memicu masalah,” tutupnya. (Adv/DPRD Kaltim)

Follow WhatsApp Channel potretkaltim.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Anggaran DPRD Kaltim Terpaut Rp60 Miliar dari Kebutuhan, Agusriansyah Soroti Batas Penghematan
Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan
Agus Aras Minta Kebutuhan Guru Tak Terlewat saat Sekolah di Pedalaman Dibangun
Penerimaan Samarinda Diperkirakan Susut Rp209 Miliar, Sigit Pertanyakan Alur Penyaluran Pajak
Salehuddin Ungkap Alasan Dukung Fatwa Vape: Cegah Anak Muda Kecanduan Nikotin
BPKAD Kukar Periksa Alas Hak Sebelum Tempuh Jalur Hukum Sengketa Tanah
Rumah Dinas Pemkab Kukar Diduga Diperjualbelikan, BPKAD Siapkan Penertiban
Berbeda Sikap dengan Banggar, Hasanuddin Nilai MYC Rp1,24 Triliun Percepat Penyelesaian Proyek
Berita ini 19 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 11:23 WITA

Anggaran DPRD Kaltim Terpaut Rp60 Miliar dari Kebutuhan, Agusriansyah Soroti Batas Penghematan

Sabtu, 21 November 2026 - 11:21 WITA

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Jumat, 20 November 2026 - 14:45 WITA

Agus Aras Minta Kebutuhan Guru Tak Terlewat saat Sekolah di Pedalaman Dibangun

Jumat, 20 November 2026 - 14:45 WITA

Penerimaan Samarinda Diperkirakan Susut Rp209 Miliar, Sigit Pertanyakan Alur Penyaluran Pajak

Jumat, 20 November 2026 - 14:44 WITA

Salehuddin Ungkap Alasan Dukung Fatwa Vape: Cegah Anak Muda Kecanduan Nikotin

Berita Terbaru

Foto : Foto : Agusriansyah Ridwan anggota DPRD Kaltim

Advertorial

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:21 WITA