Penurunan Fiskal 2026 Jadi Peringatan, Sugiyono Minta Kebijakan Anggaran Dibarengi Perencanaan Ketat

Rabu, 3 Desember 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto : Sugiyono Anggota DPRD Kaltim

Foto : Sugiyono Anggota DPRD Kaltim

Samarinda — Sugiyono, Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalimantan Timur, menegaskan bahwa kondisi fiskal 2026 membutuhkan perhatian ekstra menyusul penurunan signifikan Pendapatan Transfer Pusat (PTP).

Fraksi PDIP mencatat bahwa tekanan fiskal tahun depan terjadi akibat turunnya PTP dari sekitar Rp9,33 triliun menjadi Rp6,19 triliun atau 66,39 persen. Dengan demikian, ruang fiskal daerah semakin terbatas dan memerlukan kebijakan anggaran yang lebih realistis serta berpihak kepada masyarakat.

Pada sisi belanja, Fraksi PDIP menilai pemangkasan aktivitas nonprioritas cukup tepat, namun tetap memerlukan penjelasan terperinci mengenai arah belanja modal, terutama sektor strategis seperti infrastruktur logistik, layanan kesehatan, perikanan, dan perkebunan.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Belanja modal harus diarahkan pada sektor yang memiliki daya angkat besar dan indikator kinerjanya harus terukur agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” ujar Sugiyono.

Fraksi PDIP juga menyoroti besarnya komposisi belanja pegawai. Menurut mereka, struktur belanja perlu dibenahi agar tidak menghambat pembiayaan program pro rakyat serta pelayanan dasar.

Di sektor pendapatan, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dinilai mendesak dilakukan, khususnya melalui digitalisasi sistem perpajakan dan retribusi daerah secara real time.

“Optimalisasi PAD harus berbasis efektivitas dan efisiensi sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan dampak nyata bagi pembangunan yang berkeadilan,” tegas Sugiyono.

Fraksi PDIP turut menyoroti percepatan penurunan stunting, termasuk pentingnya data by name by address yang lebih akurat serta perluasan intervensi gizi untuk keluarga miskin dan wilayah pedesaan yang sulit mengakses layanan kesehatan.

Terkait Dana Bagi Hasil (DBH), Fraksi PDIP mendukung ketegasan pemerintah provinsi dalam menolak pemotongan DBH oleh pemerintah pusat. Mereka menyatakan bahwa kebijakan tersebut dapat mengurangi kemampuan fiskal daerah dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Fraksi PDIP menegaskan bahwa apabila upaya diplomasi dan jalur konstitusional tidak mendapat respons memadai, aspirasi masyarakat tetap harus diperjuangkan selama disampaikan sesuai hukum dan bertujuan menjaga hak fiskal daerah. (Adv/DPRD Kaltim)

Follow WhatsApp Channel potretkaltim.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Anggaran DPRD Kaltim Terpaut Rp60 Miliar dari Kebutuhan, Agusriansyah Soroti Batas Penghematan
Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan
Agus Aras Minta Kebutuhan Guru Tak Terlewat saat Sekolah di Pedalaman Dibangun
Penerimaan Samarinda Diperkirakan Susut Rp209 Miliar, Sigit Pertanyakan Alur Penyaluran Pajak
Salehuddin Ungkap Alasan Dukung Fatwa Vape: Cegah Anak Muda Kecanduan Nikotin
BPKAD Kukar Periksa Alas Hak Sebelum Tempuh Jalur Hukum Sengketa Tanah
Rumah Dinas Pemkab Kukar Diduga Diperjualbelikan, BPKAD Siapkan Penertiban
Berbeda Sikap dengan Banggar, Hasanuddin Nilai MYC Rp1,24 Triliun Percepat Penyelesaian Proyek
Berita ini 13 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 11:23 WITA

Anggaran DPRD Kaltim Terpaut Rp60 Miliar dari Kebutuhan, Agusriansyah Soroti Batas Penghematan

Sabtu, 21 November 2026 - 11:21 WITA

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Jumat, 20 November 2026 - 14:45 WITA

Agus Aras Minta Kebutuhan Guru Tak Terlewat saat Sekolah di Pedalaman Dibangun

Jumat, 20 November 2026 - 14:45 WITA

Penerimaan Samarinda Diperkirakan Susut Rp209 Miliar, Sigit Pertanyakan Alur Penyaluran Pajak

Jumat, 20 November 2026 - 14:44 WITA

Salehuddin Ungkap Alasan Dukung Fatwa Vape: Cegah Anak Muda Kecanduan Nikotin

Berita Terbaru

Foto : Foto : Agusriansyah Ridwan anggota DPRD Kaltim

Advertorial

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:21 WITA