KUTIM – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kutai Timur terus mendorong pemanfaatan layanan digital sebagai bagian dari percepatan transformasi pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk). Upaya ini menjadi langkah strategis dalam menghadapi pertumbuhan jumlah penduduk serta tingginya mobilitas masyarakat di wilayah Kutim.
Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Kependudukan Disdukcapil Kutim, M. Syarif, mengungkapkan bahwa tren kedatangan penduduk baru setiap tahun mengalami peningkatan signifikan. Kondisi tersebut membuat kebutuhan layanan kependudukan kian kompleks sehingga dibutuhkan sistem yang responsif dan efisien.
“Jumlah pendatang yang masuk jauh lebih tinggi dibanding yang keluar. Artinya, kami harus memastikan pelayanan tetap adaptif dan bisa menjawab kebutuhan masyarakat yang terus bertambah,” ujarnya, Rabu (12/11/2025).
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebagai inovasi, Disdukcapil Kutim kini membuka akses layanan daring melalui laman resmi https://dukcapil.kutaitimurkab.go.id. Melalui platform tersebut, warga dapat mengurus sejumlah dokumen penting seperti KTP, KK, Akta Kelahiran, Akta Kematian hingga surat pindah tanpa harus mendatangi kantor Disdukcapil.
“Warga cukup mengajukan secara online, memantau prosesnya, dan hasilnya bisa diterima lebih cepat. Ini memotong antrean panjang dan mempercepat waktu pelayanan,” jelas Syarif.
Tidak hanya mengoptimalkan layanan digital, Disdukcapil juga memperluas jangkauan unit pelayanan hingga ke kecamatan dan desa, agar masyarakat di daerah terpencil tetap mendapatkan akses pelayanan Adminduk yang merata.
“Peningkatan pelayanan ini bukan sekadar digitalisasi, tapi juga bagian dari membangun pemerintahan berbasis data yang akurat dan transparan,” tambahnya.
Ia menegaskan bahwa data kependudukan yang mutakhir dan valid sangat berperan penting sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah. Dengan sistem yang saling terhubung, pemerintah dapat mengambil keputusan yang lebih tepat sasaran di berbagai sektor.
“Data yang akurat adalah fondasi kebijakan publik. Semakin kuat sistemnya, semakin baik pula arah pembangunan daerah,” tutup Syarif. (PK/ADV/S)







