IKN dan Kontestasi Mendatang, Subandi: Pengawasan Pemilu Tidak Boleh Stagnan

Jumat, 5 Desember 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto : Subandi anggota DPRD Kaltim

Foto : Subandi anggota DPRD Kaltim

Samarinda – Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Subandi, menilai bahwa perbaikan menyeluruh terhadap sistem pengawasan pemilu menjadi kebutuhan mendesak bagi Kaltim menjelang gelaran demokrasi berikutnya.

Menurutnya, pengalaman Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 memberikan banyak pelajaran penting yang tidak boleh diabaikan.

Subandi menekankan bahwa evaluasi menyeluruh atas proses sebelumnya harus menjadi pijakan untuk memperkuat tata kelola pengawasan pada pemilu mendatang.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Dari Pemilu 2024, kita mendapatkan gambaran jelas mana aspek yang berjalan baik dan mana yang harus dibenahi. Semua itu perlu dirumuskan ulang agar pengawasan berikutnya lebih kokoh dan akuntabel,” katanya.

Ia mengingatkan bahwa dinamika politik Kaltim akan semakin kompleks, terutama dengan posisi strategis provinsi ini sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal tersebut membuat standar pengawasan pemilu tidak bisa lagi berjalan dengan pola lama.

“Situasi politik ke depan jauh lebih menantang. Karena itu, kualitas pengawasan harus ditingkatkan—bukan sekadar dipertahankan,” tegasnya.

Subandi menambahkan bahwa penguatan lembaga pengawas pemilu mencakup tiga dimensi utama: kelembagaan, kapasitas SDM, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Baginya, modernisasi sistem pengawasan adalah syarat penting untuk mengantisipasi potensi kerawanan di semua tahapan pemilu.
Selain penguatan institusional, ia menyoroti pentingnya keikutsertaan masyarakat dalam menjaga integritas demokrasi.

“Pengawasan tidak mungkin efektif bila hanya bertumpu pada lembaga resmi. Keterlibatan publik adalah instrumen utama untuk memastikan proses pemilu tetap bermartabat,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa hanya dengan kolaborasi semua pihak—penyelenggara, pengawas, pemerintah daerah, peserta kontestasi, dan masyarakat—pengawasan pemilu dapat berjalan maksimal dan berkontribusi pada kualitas demokrasi yang lebih sehat.

“Tidak ada pengawasan yang berhasil tanpa kerja bersama. Sinergi adalah kunci agar pemilu berlangsung jujur, adil, dan dipercaya,” tutupnya. (Adv/DPRD Kaltim)

Follow WhatsApp Channel potretkaltim.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Anggaran DPRD Kaltim Terpaut Rp60 Miliar dari Kebutuhan, Agusriansyah Soroti Batas Penghematan
Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan
Agus Aras Minta Kebutuhan Guru Tak Terlewat saat Sekolah di Pedalaman Dibangun
Penerimaan Samarinda Diperkirakan Susut Rp209 Miliar, Sigit Pertanyakan Alur Penyaluran Pajak
Salehuddin Ungkap Alasan Dukung Fatwa Vape: Cegah Anak Muda Kecanduan Nikotin
BPKAD Kukar Periksa Alas Hak Sebelum Tempuh Jalur Hukum Sengketa Tanah
Rumah Dinas Pemkab Kukar Diduga Diperjualbelikan, BPKAD Siapkan Penertiban
Berbeda Sikap dengan Banggar, Hasanuddin Nilai MYC Rp1,24 Triliun Percepat Penyelesaian Proyek
Berita ini 5 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 11:23 WITA

Anggaran DPRD Kaltim Terpaut Rp60 Miliar dari Kebutuhan, Agusriansyah Soroti Batas Penghematan

Sabtu, 21 November 2026 - 11:21 WITA

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Jumat, 20 November 2026 - 14:45 WITA

Agus Aras Minta Kebutuhan Guru Tak Terlewat saat Sekolah di Pedalaman Dibangun

Jumat, 20 November 2026 - 14:45 WITA

Penerimaan Samarinda Diperkirakan Susut Rp209 Miliar, Sigit Pertanyakan Alur Penyaluran Pajak

Jumat, 20 November 2026 - 14:44 WITA

Salehuddin Ungkap Alasan Dukung Fatwa Vape: Cegah Anak Muda Kecanduan Nikotin

Berita Terbaru

Foto : Foto : Agusriansyah Ridwan anggota DPRD Kaltim

Advertorial

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:21 WITA