Potretkaltim.com, KUTAI BARAT – Persoalan tata kelola koperasi plasma kelapa sawit menjadi perhatian DPRD Kabupaten Kutai Barat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Disdagkop-UKM), Selasa (26/5/2026).
Rapat yang berlangsung di Kantor DPRD Kutai Barat, Kecamatan Barong Tongkok, dipimpin Wakil Ketua II DPRD Kutai Barat, Sepe Martinus. Pertemuan tersebut membahas kondisi koperasi plasma sawit serta upaya memperkuat pengawasan dan perlindungan terhadap hak petani plasma.
Dalam rapat, DPRD menilai masih terdapat koperasi plasma yang belum aktif menjalankan administrasi organisasi, termasuk tidak rutin melaksanakan rapat anggota tahunan. Padahal, koperasi tersebut tetap menjalankan kemitraan bersama perusahaan kelapa sawit.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Kondisi tersebut dinilai dapat berdampak terhadap keterbukaan informasi kepada anggota koperasi, terutama terkait pengelolaan hasil kemitraan dan hak petani plasma.
Selain itu, DPRD juga menyoroti kondisi petani plasma di Kampung Muara Siram. Beberapa petani disebut masih menerima hasil pembayaran yang belum sesuai harapan sehingga diperlukan pengawasan lebih maksimal dari pihak terkait.
“Kami ingin bersama-sama mencari solusi agar pengelolaan koperasi plasma bisa lebih aktif dan terarah, terutama dalam menjamin hak-hak petani,” ujar salah satu anggota dewan dalam rapat tersebut.
Sementara itu, Kepala Bidang Koperasi dan UKM Disdagkop-UKM Kutai Barat, Abed Hadrianus, menjelaskan saat ini terdapat 72 koperasi plasma di Kutai Barat dan sekitar 53 koperasi telah bermitra dengan perusahaan sawit.
Namun, dari jumlah tersebut, baru sekitar 30 koperasi yang rutin menyampaikan laporan rapat anggota tahunan kepada dinas. Bahkan sebagian laporan yang masuk belum dilengkapi laporan keuangan secara menyeluruh.
Menurut Abed, pihaknya terus melakukan pembinaan kepada pengurus koperasi melalui pelatihan manajemen dan penguatan administrasi organisasi.
“Kami di dinas membina sisi manajemen koperasi. Untuk kerja sama antara koperasi dan perusahaan, seperti bagi hasil, itu merupakan ranah perjanjian di antara mereka,” jelasnya.
Ia menambahkan, salah satu koperasi plasma di wilayah Penawai dinilai memiliki perkembangan pengelolaan yang cukup baik. Meski demikian, proses penyerahan sertifikat plasma kepada anggota masih menunggu penyelesaian administrasi bersama perusahaan mitra.
Melalui rapat tersebut, DPRD dan Disdagkop-UKM sepakat meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, termasuk Dinas Pertanian, guna mendorong pengelolaan koperasi plasma yang lebih tertib, transparan, dan berpihak kepada kepentingan petani. (ADV/DiskominfoKubar)







