Akses Tiga Kampung Tertinggal Dipercepat, Jalan Bongan-Gerunggung Direkonstruksi Tahun 2026

Kamis, 4 Juni 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto : Bupati Kutai Barat, Frederick Edwin melakukan konferensi pers di Kantor Bupati Kutai Barat, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Batat, Rabu (4/6/2026)

Foto : Bupati Kutai Barat, Frederick Edwin melakukan konferensi pers di Kantor Bupati Kutai Barat, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Batat, Rabu (4/6/2026)

Potretkaltim.com, KUTAI BARAT – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memberikan dukungan terhadap percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kutai Barat melalui rencana rekonstruksi ruas Jalan Bongan-Gerunggung yang menjadi akses penting bagi masyarakat di wilayah pedalaman Kecamatan Bongan.

Bupati Kutai Barat, Frederick Edwin, mengatakan dukungan tersebut merupakan hasil koordinasi yang dilakukan pemerintah daerah dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk mempercepat pembangunan di kawasan yang masih berstatus tertinggal.

Menurut Frederick, usulan bantuan penanganan ruas jalan tersebut diajukan sebagai bagian dari upaya mempercepat pembangunan daerah tertinggal sebagaimana diamanatkan dalam kebijakan pemerintah pusat.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kami mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang telah memberikan perhatian terhadap kebutuhan infrastruktur di wilayah Kecamatan Bongan. Ini menjadi langkah penting dalam mempercepat pembangunan kampung-kampung yang masih berstatus tertinggal,” ujarnya. Kamis (4/6/2026).

Ia menjelaskan, pembahasan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menghasilkan kesepakatan untuk menangani ruas Jalan Bongan-Gerunggung melalui APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2026.

Ruas yang akan ditangani meliputi jalur Poros Trans Kalimantan menuju Bukit Harapan Kilometer 88, Lemper, Deraya, Tanjung Soke hingga Gerunggung. Program tersebut mencakup pembangunan jalan beraspal sepanjang sekitar 19,2 kilometer serta pembangunan jalan agregat sepanjang kurang lebih 14,8 kilometer.

Pelaksanaan pekerjaan nantinya akan dilakukan secara kolaboratif antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten melalui koordinasi teknis perangkat daerah terkait.

Frederick menegaskan keberadaan infrastruktur jalan yang memadai akan memberikan dampak luas bagi masyarakat, tidak hanya pada sektor transportasi tetapi juga pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi.

“Ketika akses jalan semakin baik, pelayanan pendidikan, kesehatan, penyediaan air bersih, sanitasi hingga aktivitas ekonomi masyarakat juga akan lebih mudah berkembang. Karena itu pembangunan konektivitas menjadi salah satu prioritas pemerintah,” katanya.

Menurutnya, peningkatan kualitas jalan menuju wilayah pedalaman juga menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam mendorong perubahan status kampung tertinggal menjadi berkembang, maju, dan mandiri.

“Harapan kita bersama, seluruh kampung di Kutai Barat dapat terus mengalami peningkatan status. Dengan dukungan dan kerja sama semua pihak, target tersebut dapat kita wujudkan secara bertahap,” tegas Frederick.

Pemerintah Kabupaten Kutai Barat berharap sinergi yang terjalin dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapat mempercepat pemerataan pembangunan hingga ke wilayah pedalaman sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. (ADV/DiskominfoKubar)

Follow WhatsApp Channel potretkaltim.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Anggaran DPRD Kaltim Terpaut Rp60 Miliar dari Kebutuhan, Agusriansyah Soroti Batas Penghematan
Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan
Agus Aras Minta Kebutuhan Guru Tak Terlewat saat Sekolah di Pedalaman Dibangun
Penerimaan Samarinda Diperkirakan Susut Rp209 Miliar, Sigit Pertanyakan Alur Penyaluran Pajak
Salehuddin Ungkap Alasan Dukung Fatwa Vape: Cegah Anak Muda Kecanduan Nikotin
BPKAD Kukar Periksa Alas Hak Sebelum Tempuh Jalur Hukum Sengketa Tanah
Rumah Dinas Pemkab Kukar Diduga Diperjualbelikan, BPKAD Siapkan Penertiban
Berbeda Sikap dengan Banggar, Hasanuddin Nilai MYC Rp1,24 Triliun Percepat Penyelesaian Proyek
Berita ini 13 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 11:23 WITA

Anggaran DPRD Kaltim Terpaut Rp60 Miliar dari Kebutuhan, Agusriansyah Soroti Batas Penghematan

Sabtu, 21 November 2026 - 11:21 WITA

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Jumat, 20 November 2026 - 14:45 WITA

Agus Aras Minta Kebutuhan Guru Tak Terlewat saat Sekolah di Pedalaman Dibangun

Jumat, 20 November 2026 - 14:45 WITA

Penerimaan Samarinda Diperkirakan Susut Rp209 Miliar, Sigit Pertanyakan Alur Penyaluran Pajak

Jumat, 20 November 2026 - 14:44 WITA

Salehuddin Ungkap Alasan Dukung Fatwa Vape: Cegah Anak Muda Kecanduan Nikotin

Berita Terbaru

Foto : Foto : Agusriansyah Ridwan anggota DPRD Kaltim

Advertorial

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:21 WITA