Potretkaltim.com, KUTAI BARAT – Ketua DPRD Kutai Barat Ridwai menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pembangunan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) di Kabupaten Kutai Barat. Menurutnya, keberadaan fasilitas tersebut sudah menjadi kebutuhan mendesak mengingat banyak warga binaan asal Kutai Barat dan Mahakam Ulu yang saat ini menjalani pembinaan di Lapas Tenggarong maupun Samarinda.
Pernyataan tersebut disampaikan Ridwai saat menghadiri audiensi dan silaturahmi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara bersama Pemerintah Kabupaten Kutai Barat di Aula Setda Kantor Bupati Kutai Barat, Barong Tongkok, Kamis (2/7/2026).
Ridwai mengatakan, DPRD Kutai Barat telah beberapa kali melakukan kunjungan ke sejumlah lembaga pemasyarakatan di Kalimantan Timur. Dari hasil kunjungan tersebut, banyak warga binaan yang berasal dari Kutai Barat dan Mahakam Ulu, sehingga keluarga mereka harus menempuh perjalanan jauh untuk melakukan kunjungan.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Selama ini kami sudah beberapa kali mengunjungi lapas di Tenggarong dan Samarinda. Ternyata banyak warga binaan berasal dari Kutai Barat dan Mahakam Ulu. Keluarga mereka tentu ingin berkunjung, tetapi terkendala biaya perjalanan dan penginapan,” ujarnya.
Menurut Ridwai, keberadaan Lapas dan Rutan di Kutai Barat akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat karena dapat memangkas jarak tempuh sekaligus meringankan beban biaya yang selama ini harus dikeluarkan keluarga warga binaan.
Ia menegaskan DPRD Kutai Barat siap memberikan dukungan sesuai tugas dan fungsinya, termasuk apabila nantinya diperlukan pembahasan terkait penganggaran bersama pemerintah daerah.
“Pada prinsipnya kami dari DPRD siap membantu sesuai tugas dan fungsi kami. Jika berkaitan dengan anggaran maupun hal lainnya, tentu akan kami bahas bersama pemerintah. Harapan kami, kebutuhan penting bagi masyarakat seperti ini dapat diakomodasi dan segera diwujudkan,” tegasnya.
Senada dengan itu, Anggota DPRD Kutai Barat Sadli mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil kunjungan DPRD ke Lapas Tenggarong, persoalan yang paling banyak dikeluhkan keluarga warga binaan adalah sulitnya akses transportasi menuju lokasi lapas.
Menurutnya, keluarga warga binaan tidak menuntut fasilitas yang berlebihan. Mereka hanya berharap tersedia akses transportasi yang lebih layak sehingga perjalanan dari Kutai Barat menuju Kutai Kartanegara maupun Samarinda tidak lagi menjadi beban.
“Mereka tidak meminta yang muluk-muluk. Harapan mereka hanya tersedianya akses transportasi yang lebih layak agar keluarga lebih mudah menjenguk warga binaan,” kata Sadli.
Ia menilai pembangunan Lapas di Kabupaten Kutai Barat akan menjadi solusi atas persoalan tersebut. Selain mempermudah keluarga warga binaan untuk berkunjung, keberadaan Lapas juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan pemasyarakatan bagi masyarakat Kutai Barat dan Mahakam Ulu.
Melalui dukungan yang disampaikan DPRD, Ridwai berharap rencana pembangunan Lapas dan Rutan di Kabupaten Kutai Barat dapat segera direalisasikan melalui sinergi antara pemerintah daerah, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dan seluruh pemangku kepentingan, sehingga kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas pemasyarakatan yang lebih dekat dan representatif dapat segera terwujud. (ADV/DiskominfoKubar)







