KUTAI KARTANEGARA – Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) di Kabupaten Kutai Kartanegara tetap dilanjutkan meski pemerintah daerah melakukan rasionalisasi anggaran pada 2026. Untuk menjaga pelaksanaan program, Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kukar menggandeng TNI melalui program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) dan Karya Bakti.
Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara, Moh. Rifani mengatakan, pembangunan JUT tetap menjadi bagian dari program yang dijalankan meski terdapat penyesuaian akibat rasionalisasi anggaran.
“Jalan usaha tani tahun ini karena rasionalisasi, tetap ada, tapi melalui kerja sama dengan TNI. Jadi ada yang namanya TMMD,” kata Rifani, Selasa (29/9/2026).
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain TMMD, kerja sama juga dilakukan melalui kegiatan Karya Bakti. Pola tersebut menjadi salah satu cara yang ditempuh untuk tetap menjalankan pembangunan infrastruktur pendukung kegiatan pertanian di tengah keterbatasan fiskal.
“Ada juga Karya Bakti,” ujarnya.
Rifani menyebut salah satu pelaksanaan TMMD yang berkaitan dengan JUT dijadwalkan berlangsung di Jembayan Tengah. Pembukaan kegiatan tersebut direncanakan pada 5 Oktober dan bertepatan dengan momentum Hari Ulang Tahun TNI.
“5 Oktober pembukaan berbarengan dengan HUT TNI, tempatnya di Jembayan Tengah,” jelasnya.
Untuk pembangunan JUT di lokasi tersebut, panjang jalan yang direncanakan mencapai sekitar tiga hingga empat kilometer. Jalan tersebut diharapkan dapat menunjang akses masyarakat menuju kawasan pertanian.
“JUT hampir tiga kilo. Tiga sampai empat kilometer lah nanti,” tutur Rifani.
Ia menjelaskan, JUT memiliki karakteristik khusus karena dibangun di dalam kawasan pertanian. Jalan tersebut berfungsi sebagai akses yang menghubungkan hamparan sawah satu dengan hamparan sawah lainnya.
“Kalau standar kita memang harus kawasan sawah. Jalan usaha itu jalan di dalam hamparan sawah atau jalan yang menghubungkan antara sawah yang satu dengan sawah yang lain,” ujarnya.
Menurut Rifani, pembangunan JUT tidak dilakukan secara parsial tanpa memperhatikan konektivitas kawasan. Distanak melakukan proses verifikasi terlebih dahulu untuk memastikan pembangunan jalan memberikan manfaat yang lebih optimal bagi kawasan pertanian.
“Belum, Makanya itu ada proses-proses verifikasi ke masyarakat. Jadi kita harus punya filter, tidak asal bangunan juga,” jelasnya.
Pendekatan tersebut dilakukan karena pembangunan infrastruktur pertanian di Kukar diarahkan agar lebih terintegrasi. Distanak tidak ingin pembangunan hanya berupa titik-titik jalan yang terpisah sehingga manfaatnya kurang maksimal.
“Sekarang prinsipnya harus terintegrasi. Jadi tidak lagi kita membangun spot-spot,” tegas Rifani.
Ia menambahkan, integrasi tersebut membutuhkan tahapan survei dan verifikasi sebelum pembangunan dilakukan. Dengan cara tersebut, JUT yang dibangun diharapkan benar-benar mendukung aktivitas pertanian dan memiliki konektivitas yang jelas.
“Jadi kita harus terintegrasi ini. Makanya ada tahapan-tahapan survei dan lain sebagainya,” pungkasnya. (Adv)







