KUTAI KARTANEGARA – Penataan Pasar Tangga Arung di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) akan diawali dengan pembenahan data penghuni kios dan los. Pemerintah daerah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kukar kini tengah menyiapkan proses pendataan untuk memastikan kondisi di lapangan sesuai dengan data administrasi.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disperindag Kukar, Burhanuddin, mengatakan pendataan tersebut menjadi bagian penting sebelum penataan dilakukan. Unit Pengelola Pasar akan mengecek kembali siapa saja yang tercatat menempati kios maupun los, sekaligus memastikan keberadaan mereka di lapangan.
“Unit Pengelola Pasar kami akan mencoba mendata-data yang ada. Itu yang kami harus sinkronkan dan mengecek datanya, siapa-siapa yang menempati kios dan tidak menempati kios yang ada sehingga kita bisa menata ulang,” ujar Burhanuddin, Senin (5/10/2026).
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, validasi diperlukan karena data administrasi tidak selalu menggambarkan kondisi terkini. Karena itu, Disperindag tidak hanya melihat status kontrak, tetapi juga melakukan pengecekan langsung terhadap penggunaan kios dan los.
Burhanuddin menjelaskan, pendataan akan mencakup seluruh penghuni, baik mereka yang telah menandatangani kontrak maupun yang belum menyelesaikan proses tersebut.
“Rencana kami mendata semua, baik yang sudah tanda tangan kontrak, sudah menempati losnya atau tidak,” jelasnya.
Selain mencocokkan data penghuni, pemerintah juga akan melihat kondisi sekitar 170-an pihak yang disebut belum menandatangani kontrak. Status mereka perlu dipastikan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah masih menguasai atau menggunakan tempat di Pasar Tangga Arung.
“Kemudian 170-an yang tidak tanda tangan kontrak, apakah dia masih menguasai juga atau tidak, itu yang kami butuh waktu untuk mendata dulu,” ungkap Burhanuddin.
Ia menegaskan, hasil pendataan tersebut nantinya akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk melakukan penataan Pasar Tangga Arung secara lebih terukur. Dengan data yang telah diperbarui, penataan diharapkan tidak hanya berdasarkan catatan administratif, tetapi sesuai kondisi riil di lapangan.
“Ini yang kami butuh waktu untuk mendata dulu,” pungkasnya. (Adv)







