Pemkab Kukar Ajukan Raperda Pencabutan Perda Pemekaran Kecamatan Sedulang

Senin, 5 Oktober 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pencabutan Perda Nomor 18 Tahun 1999 mengenai pembentukan Kecamatan Sedulang. Pengajuan tersebut disampaikan dalam agenda Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kukar.

Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Kukar, Akhmad Taufik Hidayat, mengatakan raperda tersebut merupakan tindak lanjut dari persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD.

“Sebagai tindak lanjut dari persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, telah disepakati dari pemerintah daerah untuk menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah tahun 2023,” kata Taufik, Senin (5/10/2026).

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Raperda tersebut secara khusus berkaitan dengan pencabutan Perda Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kecamatan Sedulang dalam wilayah Kabupaten Kukar.

Pencabutan dilakukan karena perda tersebut tidak pernah direalisasikan. Di sisi lain, pemerintah daerah saat ini memiliki rencana untuk kembali melakukan penataan wilayah melalui pemekaran Kecamatan Sedulang dari Kecamatan Muara Kaman.

Enam desa masuk dalam rencana pemekaran tersebut. Keenam desa itu adalah Sedulang, Menamang Kanan, Menamang Kiri, Sidomukti, Panca Jaya dan Bungajadi.

Menurut Taufik, keberadaan perda lama perlu ditangani karena dapat menjadi hambatan terhadap rencana penataan wilayah yang tengah disiapkan pemerintah daerah.

“Namun dengan keberadaan peraturan daerah dimaksud dapat menghambat rencana tersebut,” ujarnya.

Selain persoalan regulasi, pembentukan Kecamatan Sedulang pada masa sebelumnya juga terkendala aspek administratif. Kode wilayah dari Kementerian Dalam Negeri yang menjadi syarat untuk mengaktifkan kecamatan belum pernah diterbitkan.

Pemkab Kukar kini mendorong agar raperda pencabutan tersebut dapat segera dibahas bersama DPRD. Pemerintah daerah juga meminta dukungan pihak terkait agar proses legislasi berjalan sesuai kebutuhan penataan wilayah.

“Sekali lagi kami perlu dukungan dan bantuan dari pihak-pihak terkait dalam pembahasannya,” pungkas Taufik. (Adv)

Follow WhatsApp Channel potretkaltim.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Anggaran DPRD Kaltim Terpaut Rp60 Miliar dari Kebutuhan, Agusriansyah Soroti Batas Penghematan
Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan
Agus Aras Minta Kebutuhan Guru Tak Terlewat saat Sekolah di Pedalaman Dibangun
Penerimaan Samarinda Diperkirakan Susut Rp209 Miliar, Sigit Pertanyakan Alur Penyaluran Pajak
Salehuddin Ungkap Alasan Dukung Fatwa Vape: Cegah Anak Muda Kecanduan Nikotin
BPKAD Kukar Periksa Alas Hak Sebelum Tempuh Jalur Hukum Sengketa Tanah
Rumah Dinas Pemkab Kukar Diduga Diperjualbelikan, BPKAD Siapkan Penertiban
Berbeda Sikap dengan Banggar, Hasanuddin Nilai MYC Rp1,24 Triliun Percepat Penyelesaian Proyek
Berita ini 6 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 11:23 WITA

Anggaran DPRD Kaltim Terpaut Rp60 Miliar dari Kebutuhan, Agusriansyah Soroti Batas Penghematan

Sabtu, 21 November 2026 - 11:21 WITA

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Jumat, 20 November 2026 - 14:45 WITA

Agus Aras Minta Kebutuhan Guru Tak Terlewat saat Sekolah di Pedalaman Dibangun

Jumat, 20 November 2026 - 14:45 WITA

Penerimaan Samarinda Diperkirakan Susut Rp209 Miliar, Sigit Pertanyakan Alur Penyaluran Pajak

Jumat, 20 November 2026 - 14:44 WITA

Salehuddin Ungkap Alasan Dukung Fatwa Vape: Cegah Anak Muda Kecanduan Nikotin

Berita Terbaru

Foto : Foto : Agusriansyah Ridwan anggota DPRD Kaltim

Advertorial

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:21 WITA