KUTAI KARTANEGARA – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memperkuat tata kelola data sebagai bagian dari upaya meningkatkan ketepatan pelaksanaan program Perlindungan Sosial (Perlinsos) di daerah. Data kependudukan menjadi salah satu unsur penting dalam memastikan berbagai program sosial dapat diterima oleh masyarakat.
Sekretaris Dinsos Kukar, Muhammad Japar mengatakan perkembangan layanan pemerintahan berbasis digital membuat data kependudukan tidak lagi sebatas dokumen administratif, tetapi menjadi bagian penting dalam proses pelayanan masyarakat.
“Kalau datanya tidak akurat, tentu akan berpengaruh pada pelayanan. Karena itu, data kependudukan harus terus kita perkuat supaya program Perlindungan Sosial benar-benar menyasar masyarakat yang menjadi penerima manfaat,” kata Japar, Selasa (6/10/2026).
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Penguatan tersebut salah satunya dilakukan melalui percepatan pengaktifan Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi pegawai Dinsos Kukar. Kegiatan berlangsung di Ruang rapat Dinsos Kukar pada 5 Oktober 2026 dengan pendampingan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kukar.
Japar menjelaskan, pemahaman terhadap sistem identitas digital penting bagi aparatur yang sehari-hari berhadapan dengan berbagai urusan pelayanan sosial. ASN Dinsos diharapkan tidak hanya memahami substansi program, tetapi juga mampu mengikuti perkembangan sistem administrasi yang mendukung pelaksanaannya.
“Dinsos berhadapan langsung dengan persoalan sosial masyarakat. Maka, aparatur juga harus memahami bagaimana data kependudukan dikelola dan dimanfaatkan. Ini menjadi bagian dari kesiapan kita menghadapi pelayanan yang semakin terintegrasi secara digital,” ujarnya.
Ia menambahkan, data yang valid diperlukan dalam berbagai program Perlinsos, termasuk layanan jaminan sosial, penanganan kemiskinan dan pemberian bantuan maupun santunan kepada masyarakat.
Karena itu, penguatan data tidak hanya menjadi pekerjaan teknis Disdukcapil, tetapi membutuhkan pemahaman dan koordinasi dari perangkat daerah yang menggunakan data tersebut dalam pelayanan publik.
Dinsos Kukar berharap pemanfaatan identitas digital dapat menjadi bagian dari pembenahan tata kelola administrasi sosial sekaligus mendukung pelayanan yang lebih transparan dan akuntabel.
“Ketepatan sasaran itu berawal dari data yang benar. Kalau identitas dan informasi penduduk bisa diverifikasi dengan baik, maka pemerintah mempunyai dasar yang lebih kuat dalam memberikan pelayanan,” tutup Japar. (Adv)







