KUTAI KARTANEGARA – Digitalisasi identitas kependudukan mulai didorong Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) sebagai bagian dari upaya mempercepat pelayanan sosial kepada masyarakat.
Sekretaris Dinsos Kukar, Muhammad Japar, mengatakan penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dapat membantu proses verifikasi dan sinkronisasi data yang dibutuhkan dalam pelayanan Perlindungan Sosial.
“Harapannya, ketika data sudah bisa diverifikasi secara digital, proses administrasi menjadi lebih sederhana dan cepat. Ini tentu akan membantu ketika pelayanan membutuhkan pencocokan data kependudukan,” kata Japar, Selasa (6/10/2026).
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Untuk mendukung hal tersebut, Dinsos Kukar menggelar pengaktifan IKD bagi pegawai pada 5 Oktober 2026. Kegiatan yang berlangsung di Ruang Pais Patin itu dilakukan dengan pendampingan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kukar.
Pelaksanaan dilakukan secara bertahap agar aktivitas pelayanan di lingkungan Dinsos tetap berjalan. Proses tersebut mencakup Sekretariat, bidang-bidang teknis hingga unit pelaksana teknis daerah.
Japar menjelaskan, pengalaman aparatur dalam menggunakan IKD penting agar mereka memiliki pemahaman langsung terhadap sistem yang nantinya juga berkaitan dengan administrasi masyarakat.
“Pegawai perlu mengalami sendiri prosesnya, mulai dari pendaftaran sampai verifikasi. Dengan begitu, ketika menghadapi persoalan administrasi masyarakat, mereka sudah memahami sistem dan bisa memberikan pelayanan dengan lebih cepat,” ujarnya.
Menurutnya, persoalan administrasi sering kali menjadi salah satu bagian yang memengaruhi kelancaran pelayanan publik. Karena itu, pemanfaatan teknologi harus diarahkan untuk mengurangi tahapan yang tidak perlu tanpa mengabaikan ketelitian dalam verifikasi.
Dinsos juga melihat penguatan sistem digital sebagai bagian dari pembenahan pelayanan Perlindungan Sosial yang membutuhkan data kependudukan secara akurat.
“Yang kita harapkan bukan hanya cepat, tetapi cepat dan benar,” tegas Japar.
Ia menambahkan, pemanfaatan IKD secara lebih luas diharapkan dapat mendukung sinkronisasi data sehingga proses administrasi pelayanan sosial dapat berjalan lebih responsif.
Dengan langkah tersebut, Dinsos Kukar berupaya menyesuaikan tata kelola pelayanan dengan perkembangan administrasi pemerintahan berbasis digital.
“Digitalisasi dapat membantu aparatur bekerja lebih efektif sekaligus menjaga ketepatan informasi yang digunakan dalam pelayanan,” pungkas Jafar (adv)







