KUTAI KARTANEGARA – Hubungan antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dan masyarakat menjadi salah satu perhatian Dinas Perkebunan (Disbun) Kutai Kartanegara (Kukar). Pemerintah daerah mendorong pola kemitraan dibangun sebagai hubungan usaha jangka panjang, bukan justru menjadi sumber perselisihan.
Kepala Disbun Kukar, H. Muhammad Taufik, mengatakan perusahaan dan masyarakat memiliki posisi yang saling membutuhkan dalam keberlangsungan sektor perkebunan. Karena itu, hubungan kemitraan perlu dikelola dengan komunikasi yang baik serta memperhatikan kepentingan kedua pihak.
“Fokus kita beberapa minggu dan bulan terakhir adalah menata kembali kemitraan antara perusahaan perkebunan dengan petani mitra, koperasi atau lembaga mitranya agar terwujud kerja sama yang sehat, saling menguntungkan dan berkelanjutan,” ujar Taufik, Rabu (7/10/2026).
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, kemitraan perkebunan tidak hanya melibatkan perusahaan dan petani secara langsung. Dalam praktiknya terdapat koperasi maupun lembaga mitra yang turut menjalankan hubungan kerja sama tersebut.
Kondisi itu membuat pemerintah daerah perlu memastikan pola hubungan yang terbentuk tetap berjalan sesuai fungsi masing-masing pihak. Ketika muncul persoalan, Disbun Kukar berupaya mengambil peran untuk mempertemukan pihak-pihak yang berkepentingan.
Taufik mengatakan pemerintah tidak ingin hubungan antara perusahaan dan masyarakat berkembang menjadi pertentangan. Sebaliknya, kemitraan harus menjadi ruang kerja sama yang dapat memberikan manfaat ekonomi bagi kedua pihak.
“Kita memfasilitasi mediasi agar persoalan yang ada dapat diselesaikan bersama. Namanya mitra, jangan sampai hubungan yang dibangun justru seperti bermusuhan,” katanya.
Ia menilai keberlanjutan usaha perkebunan juga sangat bergantung pada hubungan yang terjaga antara perusahaan, petani dan koperasi. Ketika masing-masing pihak memahami peran dan kepentingannya, persoalan di lapangan diharapkan dapat diminimalkan.
Disbun Kukar pun terus melakukan pembinaan sekaligus membuka ruang fasilitasi bagi pihak yang menghadapi kendala dalam menjalankan kemitraan.
Upaya tersebut diarahkan agar kerja sama yang telah terbentuk tidak berhenti karena persoalan hubungan, melainkan dapat terus berkembang dan memberikan kepastian bagi masyarakat maupun perusahaan.
“Yang kita harapkan perusahaan dan masyarakat sama-sama membutuhkan, sehingga kerja sama ini bisa berjalan panjang dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak,” ujar Taufik. (Adv)







