KUTAI KARTANEGARA – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri, menilai jurnalis memiliki peran strategis sebagai jembatan dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Melalui pemberitaan, berbagai kebijakan dan hasil kerja pemerintah dapat tersampaikan sehingga masyarakat mengetahui arah pembangunan yang sedang dijalankan.
Aulia menyebut, pemerintah daerah perlu membangun government branding atau citra pemerintahan yang positif. Upaya tersebut tidak cukup hanya melalui pelaksanaan program, tetapi juga membutuhkan komunikasi yang efektif agar masyarakat memahami kebijakan dan manfaat yang dihasilkan.
“Semua kebijakan ini harusnya terbingkai dalam government branding yang bagus. Nah, kalau kita sudah bicara terkait government branding, maka yang punya kompetensi untuk itu adalah teman-teman jurnalis,” kata Aulia, saat menjadi dosen tamu di Program Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Mulawarman, Sabtu (10/10/2026).
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menjelaskan, penyampaian informasi yang baik menjadi salah satu faktor penting untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam pembangunan. Sebab, kepercayaan publik perlu dibangun melalui informasi mengenai apa yang telah dikerjakan pemerintah.
“Untuk membuat masyarakat terlibat dalam proses pembangunan, maka kita harus membangun trust ke masyarakat. Untuk membangun trust itu, apa yang sudah kita lakukan harus ter-deliver dengan baik ke masyarakat,” ujarnya.
Aulia menilai, media memiliki kemampuan untuk menjembatani kebijakan pemerintah dengan kebutuhan informasi masyarakat. Melalui berbagai platform pemberitaan, informasi mengenai program dan hasil kerja pemerintah dapat menjangkau publik secara lebih luas.
“Untuk men-deliver itu, teman-teman jurnalis melalui media-medianya bisa melakukan itu dengan baik,” lanjutnya.
Menurut dia, komunikasi publik menjadi semakin penting ketika pemerintah daerah menghadapi keterbatasan fiskal dan harus melakukan efisiensi anggaran. Dalam situasi tersebut, masyarakat perlu mengetahui langkah yang diambil pemerintah, termasuk upaya menjaga agar pelayanan publik tetap berjalan.
Aulia menegaskan, Pemkab Kukar berupaya memastikan keterbatasan anggaran tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, penyampaian informasi mengenai kebijakan pemerintah perlu dilakukan dengan baik agar masyarakat dapat memahami upaya yang sedang dijalankan.
Ia berharap, komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat dapat memperkuat kepercayaan sekaligus mendorong partisipasi publik dalam pembangunan daerah.
“Untuk membangun trust ke masyarakat, apa yang sudah kita lakukan itu harus ter-deliver dengan baik ke masyarakat,” pungkasnya. (Adv)







