KUTAI KARTANEGARA – Akses pertolongan medis saat kondisi darurat menjadi salah satu perhatian dalam penyelenggaraan layanan kesehatan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Dinas Kesehatan (Dinkes) Kukar menyatakan seluruh puskesmas di wilayah Benua Etam telah memiliki layanan Unit Gawat Darurat (UGD) yang dapat diakses selama 24 jam.
Kepala Dinkes Kukar, Ismi Mufiddah, mengatakan layanan kegawatdaruratan perlu tetap tersedia di tengah perbedaan kapasitas fasilitas kesehatan dan kondisi wilayah kerja setiap puskesmas. Kesiapan layanan menjadi penting karena kebutuhan pertolongan medis dapat muncul di luar jam pelayanan reguler.
“Semua puskesmas sudah memiliki UGD 24 jam. Yang menjadi perhatian adalah bagaimana layanan tersebut benar-benar bisa diakses masyarakat ketika membutuhkan pertolongan segera,” kata Ismi, Jumat (16/10/2026).
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Ismi membeberkan, Kukar memiliki 32 puskesmas. Sebanyak 13 di antaranya merupakan puskesmas rawat inap, sedangkan 19 lainnya berstatus nonrawat inap. Sebaran fasilitas tersebut menjadi bagian dari jaringan pelayanan kesehatan yang menjangkau masyarakat di berbagai kecamatan.
Ia berujar, keberadaan UGD dibutuhkan untuk menghadapi kondisi yang memerlukan penanganan cepat, seperti kecelakaan maupun gangguan kesehatan mendadak.
“Dalam situasi semacam itu, masyarakat membutuhkan akses pertolongan awal tanpa harus menunggu layanan reguler kembali dibuka,” jelas Ismi.
Ismi menjelaskan, luas wilayah dan perbedaan kondisi geografis Kukar menjadi tantangan tersendiri dalam pengaturan pelayanan kesehatan. Karena itu, kesiapan setiap fasilitas perlu disesuaikan dengan kondisi lapangan, termasuk dalam mengatur petugas dan sumber daya yang tersedia.
“Setiap puskesmas memiliki kondisi dan kemampuan yang berbeda. Pengaturan pelayanannya harus menyesuaikan sumber daya yang ada, tetapi kebutuhan masyarakat terhadap pertolongan darurat tetap menjadi perhatian,” ujarnya.
Menurut Ismi, pengaturan operasional di masing-masing puskesmas perlu memastikan layanan dapat berjalan sesuai kebutuhan. Ketersediaan fasilitas harus diimbangi kesiapan tenaga kesehatan serta koordinasi petugas ketika pasien datang membutuhkan penanganan.
Akses terhadap layanan darurat juga perlu dipahami masyarakat, termasuk mengetahui fasilitas kesehatan terdekat dan kapan harus segera mencari pertolongan. Dalam kondisi yang membutuhkan penanganan lanjutan, pasien dapat memerlukan rujukan ke fasilitas kesehatan dengan kemampuan yang lebih sesuai.
Ismi mendorong puskesmas mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki untuk menjaga kesinambungan pelayanan. Evaluasi terhadap pelaksanaan layanan dan kebutuhan tenaga kesehatan juga menjadi bagian penting untuk memastikan akses kegawatdaruratan berjalan sesuai kondisi masing-masing wilayah.
“Harapannya, masyarakat bisa memperoleh pertolongan awal ketika menghadapi kondisi darurat tanpa harus menunggu jam pelayanan biasa. Karena itu, kesiapan layanan dan petugas perlu terus diperhatikan,” pungkas Ismi. (Adv)







