KUTAI KARTANEGARA – Penanganan pascakebakaran di Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Selain memastikan kondisi warga, pemerintah daerah mulai memetakan kebutuhan pemulihan untuk menentukan langkah lanjutan bagi keluarga yang terdampak.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mendatangi lokasi kebakaran pada Minggu (18/10/2026). Peristiwa tersebut berdampak pada 11 rumah dan 15 kepala keluarga (KK), sehingga penanganannya memerlukan koordinasi perangkat daerah sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
“Hari ini kita meninjau lokasi kebakaran yang terjadi di Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong,” ujar Aulia.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, kunjungan langsung diperlukan agar pemerintah memperoleh gambaran mengenai situasi yang dihadapi masyarakat setelah musibah. Kondisi warga di lapangan menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan bentuk penanganan yang dapat dilakukan.
Aulia menegaskan, perhatian pemerintah tidak boleh berhenti pada saat kejadian berlangsung. Kebutuhan masyarakat setelah kehilangan tempat tinggal juga harus menjadi bagian dari proses pemulihan, terutama untuk membantu mereka kembali menjalankan aktivitas sehari-hari.
“Ketika masyarakat mengalami musibah seperti ini, pemerintah harus melihat langsung apa yang mereka hadapi. Kita perlu memahami kebutuhan mereka agar langkah yang diambil benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan,” ungkapnya.
Untuk itu, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait diarahkan mengambil peran berdasarkan bidang dan kewenangannya. Koordinasi dibutuhkan agar kebutuhan warga dapat diidentifikasi, sekaligus menjadi dasar untuk menentukan prioritas penanganan setelah masa darurat.
Aulia menyebut, pemulihan akan dilakukan dengan mempertimbangkan tahapan kebutuhan masyarakat. Pemerintah terlebih dahulu melihat kondisi yang memerlukan perhatian, sebelum menyusun langkah lanjutan yang memungkinkan dilaksanakan sesuai kapasitas daerah.
“Yang perlu kita pastikan terlebih dahulu adalah bagaimana masyarakat bisa kembali menjalani kesehariannya. Setelah itu, kita petakan langkah berikutnya berdasarkan kebutuhan dan kemampuan yang dimiliki pemerintah daerah,” katanya.
Dalam jangka menengah dan panjang, Pemkab Kukar juga akan mengkaji kebutuhan penataan kawasan serta kemungkinan pembangunan kembali. Rencana tersebut harus mempertimbangkan ketentuan yang berlaku, termasuk batas kewenangan dan kemampuan pemerintah daerah dalam memberikan dukungan kepada warga.
Aulia mengatakan, perencanaan diperlukan agar penanganan tidak hanya berorientasi pada kebutuhan sesaat. Setiap kebijakan lanjutan perlu memiliki dasar yang jelas dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat terdampak.
“Kita akan melihat secara cermat apa yang dapat dilakukan pemerintah daerah. Setiap langkah harus memiliki dasar yang jelas, sehingga penanganan tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga memperhatikan kebutuhan masyarakat ke depan,” tuturnya.
Selain pemulihan warga, kejadian di Loa Ipuh menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran. Pemkab Kukar telah berdiskusi dengan Dinas Pemadam Kebakaran guna membahas hal-hal yang perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan pencegahan dan penanganan kejadian serupa.
Aulia berharap, proses pemulihan korban berjalan seiring dengan penguatan mitigasi di lingkungan permukiman. Upaya pencegahan dinilai penting agar masyarakat semakin waspada terhadap potensi kebakaran dan risiko kerugian dapat ditekan.
“Ke depan perlu diperkuat terkait mitigasi atau pencegahan agar tidak terjadi musibah seperti ini,” pungkasnya. (Adv)







