Wacana Gaji ASN Lewat Kopdes Perlu Kesiapan Sistem

Selasa, 20 Oktober 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono,

Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono,

KUTAI KARTANEGARA – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Sunggono, menanggapi isu wacana penyaluran gaji aparatur sipil negara (ASN) melalui koperasi desa dan kelurahan merah putih (KDKMP). Ia mengatakan skema itu tidak bisa langsung diterapkan tanpa kesiapan infrastruktur, kemampuan pengelola, dan kepastian regulasi serta kemudahan akses pelayanan yang mesti dipertimbangkan.

Menurut Sunggono, wacana yang muncul dari Kementerian Koperasi itu perlu dilihat secara realistis. Tujuan mendekatkan pelayanan kepada pegawai dapat menjadi pertimbangan positif, tetapi pemerintah juga harus memastikan mekanisme yang ditawarkan benar-benar dapat dijalankan.

“Kalau memang tujuannya mendekatkan pelayanan dan membuat pegawai lebih mudah mendapatkan akses, mengapa tidak? Prinsipnya, kita terbuka terhadap gagasan seperti itu. Tetapi, apakah bisa semudah dan sesederhana yang dibayangkan? Itu yang perlu kita kaji,” ujarnya, Selasa (20/10/2026)

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia menilai, penyaluran gaji memiliki mekanisme administrasi dan teknis yang tidak sederhana. Koperasi yang nantinya terlibat harus memiliki kapasitas memadai untuk mendukung proses pembayaran, termasuk penguasaan sistem aplikasi serta tata kelola administrasi yang dibutuhkan.

Sunggono berujar, Kesiapan tersebut menjadi penting agar perubahan mekanisme tidak justru menimbulkan hambatan baru bagi ASN. Kemudahan yang ingin dicapai harus sejalan dengan kemampuan pelaksana dalam menjalankan fungsi pelayanan secara tertib dan bertanggung jawab.

“Pengurus koperasi juga harus memahami bagaimana sistemnya, bagaimana aplikasi penggajiannya, dan bagaimana mekanisme pembayaran itu berjalan. Jangan sampai gagasannya sudah ada, tetapi kesiapan di lapangan belum mendukung,” jelasnya.

Ia menegaskan, pemerintah daerah tidak perlu terburu-buru menyimpulkan bahwa wacana tersebut dapat langsung diterapkan. Pembahasan lebih lanjut diperlukan untuk memastikan bentuk pelaksanaan, kesiapan sarana pendukung, serta aturan yang menjadi dasar kebijakan.

Menurutnya, keberadaan dasar hukum yang jelas akan memberikan kepastian bagi seluruh pihak yang terlibat. Selain itu, mekanisme pembayaran harus tetap menjamin hak pegawai dan tidak menimbulkan ketidakjelasan dalam pelaksanaan administrasi keuangan.

Sunggono juga menekankan bahwa inovasi pelayanan seharusnya dinilai berdasarkan manfaat nyata yang dihasilkan. Jika skema melalui koperasi mampu memberikan akses yang lebih mudah tanpa mengabaikan ketertiban administrasi, gagasan tersebut layak dipertimbangkan lebih lanjut.

“Kalau memang memungkinkan, pelayanannya lebih dekat, dan aturan yang mendasarinya jelas, tentu bisa kita pertimbangkan,” tegasnya.

Sunggono mengatakan, wacana penggajian ASN melalui koperasi membutuhkan kajian sebelum dapat diterjemahkan menjadi mekanisme pelaksanaan. Pemkab Kukar pada prinsipnya terbuka terhadap upaya peningkatan pelayanan, dengan tetap menempatkan kesiapan teknis dan kepastian aturan sebagai pertimbangan utama.

“Karena hal ini jangan hanya melihat idenya yang bagus. Kesiapan sistem dan kemampuan pelaksananya juga harus benar-benar diperhitungkan,” tutup Sunggono. (Adv)

Follow WhatsApp Channel potretkaltim.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Anggaran DPRD Kaltim Terpaut Rp60 Miliar dari Kebutuhan, Agusriansyah Soroti Batas Penghematan
Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan
Agus Aras Minta Kebutuhan Guru Tak Terlewat saat Sekolah di Pedalaman Dibangun
Penerimaan Samarinda Diperkirakan Susut Rp209 Miliar, Sigit Pertanyakan Alur Penyaluran Pajak
Salehuddin Ungkap Alasan Dukung Fatwa Vape: Cegah Anak Muda Kecanduan Nikotin
BPKAD Kukar Periksa Alas Hak Sebelum Tempuh Jalur Hukum Sengketa Tanah
Rumah Dinas Pemkab Kukar Diduga Diperjualbelikan, BPKAD Siapkan Penertiban
Berbeda Sikap dengan Banggar, Hasanuddin Nilai MYC Rp1,24 Triliun Percepat Penyelesaian Proyek
Berita ini 8 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 11:23 WITA

Anggaran DPRD Kaltim Terpaut Rp60 Miliar dari Kebutuhan, Agusriansyah Soroti Batas Penghematan

Sabtu, 21 November 2026 - 11:21 WITA

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Jumat, 20 November 2026 - 14:45 WITA

Agus Aras Minta Kebutuhan Guru Tak Terlewat saat Sekolah di Pedalaman Dibangun

Jumat, 20 November 2026 - 14:45 WITA

Penerimaan Samarinda Diperkirakan Susut Rp209 Miliar, Sigit Pertanyakan Alur Penyaluran Pajak

Jumat, 20 November 2026 - 14:44 WITA

Salehuddin Ungkap Alasan Dukung Fatwa Vape: Cegah Anak Muda Kecanduan Nikotin

Berita Terbaru

Foto : Foto : Agusriansyah Ridwan anggota DPRD Kaltim

Advertorial

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:21 WITA