KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menghadiri undangan Rancangan Rencana Transformasi Ekonomi Kalimantan Timur (Kaltim) 2045. Sejumlah masukan Bappeda Kukar sebagai perwakilan dalam forum itu turut menjadi pertimbangan penyusunan rancangan dalam forum yang berlangsung di Ruang Ruhui Rahayu, Lantai 1 Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (20/10/2026).
Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Bappeda Kukar, Antoni Kusbiantoro mengatakan, forum rancangan tersebut menjadi sarana untuk memberikan masukan terhadap dokumen perencanaan ekonomi yang disiapkan untuk jangka panjang.
“Tadi kami menyampaikan beberapa masukan secara tertulis melalui tautan yang telah disiapkan di kegiatan ini,” kata Antoni, Selasa (20/10/2026)
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia mengatakan, Pemkab Kukar mendukung pelaksanaan konsultasi publik karena penyusunan rencana transformasi ekonomi memang memerlukan keterlibatan berbagai pihak. Pemerintah daerah, menurutnya, memiliki pandangan yang perlu dihimpun dalam proses merumuskan arah pembangunan ekonomi tingkat provinsi.
“Kami menyambut baik dan mendukung kegiatan ini,” tambahnya.
Antoni berpandangan, penyusunan rencana hingga 2045 perlu mempertimbangkan keragaman kondisi wilayah di Kaltim. Masukan dari kabupaten dan kota dapat menjadi bagian dari pertimbangan agar rancangan yang disusun tidak hanya berfokus pada perspektif pemerintah provinsi.
“Masukan pandangan dari daerah turut diperlukan sebagai bagian dari pembangunan ekonomi Kaltim,” jelasnya.
Ia menyebut, penyampaian masukan secara tertulis juga menjadi cara untuk mendokumentasikan pandangan Pemkab Kukar, yang selanjutnya catatan itu diharapkan dapat diperhatikan dalam pembahasan dan penyempurnaan rancangan sesuai tahapan yang berlaku.
Antoni turut menekankan perlunya koordinasi lintas pemerintahan dalam merumuskan arah transformasi ekonomi. Keselarasan perencanaan dinilai penting supaya kebijakan jangka panjang yang disusun di tingkat provinsi dapat terhubung dengan kebutuhan pembangunan di kabupaten dan kota.
Pemkab Kukar berharap konsultasi publik dapat menjadi bagian dari proses perencanaan yang terbuka terhadap berbagai pandangan. Dengan melibatkan pemerintah daerah, penyusunan rencana transformasi ekonomi diharapkan memiliki pertimbangan yang lebih menyeluruh untuk pembangunan Kaltim ke depan.
“Kami berharap masukan yang telah disampaikan bisa menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan rencana transformasi ekonomi Kalimantan Timur ke depan,” pungkas Antoni. (Adv)







