SAMARINDA – Usulan pokok-pokok pikiran DPRD Kalimantan Timur yang ditempatkan di luar daerah pemilihan belum memperoleh kepastian. Dewan memilih menunggu kejelasan aturan dari Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kementerian Dalam Negeri sebelum menentukan langkah.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, mengatakan kehati-hatian diperlukan agar usulan program tidak berubah menjadi persoalan administrasi atau temuan hukum setelah anggaran ditetapkan.
Salah satu opsi yang disiapkan ialah menarik kembali Pokir lintas dapil selama tahapan pembahasan masih memungkinkan untuk dilakukan perubahan.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kalau masih memungkinkan untuk ditarik, akan kita tarik,” kata Hasanuddin, Jumat (13/11/2026).
Namun, persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan dengan menetapkan batas wilayah secara kaku. Anggota DPRD memperoleh aspirasi melalui berbagai saluran, bukan hanya kegiatan reses di daerah pemilihannya.
Rapat dengar pendapat, audiensi, pengaduan warga, dan kunjungan lapangan dapat menghadirkan kebutuhan dari wilayah lain. Anggota yang menerima laporan tetap mempunyai tanggung jawab untuk membantu mencari penyelesaian meskipun persoalannya berada di luar dapil.
“Kalau reses di kota, tentu hasilnya untuk kota. Tetapi aspirasi dari audiensi maupun kunjungan lapangan tidak bisa begitu saja kita kesampingkan,” ujar pria yang akrab disapa Hamas itu.
Hasanuddin mencontohkan kondisi keterwakilan Mahakam Ulu dan Kutai Barat. Mahakam Ulu hanya mempunyai satu wakil di DPRD Kaltim, sedangkan Kutai Barat diwakili dua legislator.
Jumlah tersebut dinilai belum tentu cukup untuk menampung seluruh kebutuhan masyarakat di dua wilayah yang memiliki cakupan geografis luas. Aspirasi warga karena itu dapat disampaikan kepada anggota DPRD lain melalui forum resmi.
Apabila setiap usulan hanya boleh diperjuangkan oleh legislator dari dapil bersangkutan, kebutuhan yang telah disampaikan melalui audiensi berpotensi tidak mendapat tindak lanjut. Namun, menempatkan program lintas dapil tanpa dasar yang jelas juga mengandung risiko.
DPRD harus dapat menunjukkan asal aspirasi, kebutuhan masyarakat, lokasi program, serta alasan anggota tertentu mengusulkannya. Jejak administrasi tersebut diperlukan agar penempatan anggaran dapat dipertanggungjawabkan.
Karena batasannya belum sepenuhnya jelas, DPRD memilih mengamankan proses penyusunan anggaran terlebih dahulu. Dewan tidak ingin keputusan yang diambil saat ini menjadi temuan setelah program berjalan.
“Selama KPK dan Kemendagri belum mencapai kesepakatan, lebih baik kita amankan terlebih dahulu. Jangan sampai persoalan ini justru menjadi temuan di kemudian hari,” tegasnya.
Koordinasi dengan KPK dan Kemendagri diharapkan menghasilkan pedoman yang membedakan aspirasi hasil reses dengan masukan yang diterima melalui forum resmi lainnya.
Kejelasan itu juga diperlukan untuk menentukan apakah Pokir lintas dapil harus ditarik, dialihkan, atau tetap dapat dipertahankan dengan persyaratan administrasi tertentu.
Apabila perubahan dilakukan, DPRD harus membahasnya bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Penarikan maupun pemindahan program tidak dapat dilaksanakan secara sepihak karena berkaitan dengan struktur dan tahapan penyusunan anggaran.
Dewan juga ingin memastikan kebutuhan masyarakat tidak hilang hanya karena persoalan lokasi usulan. Pemerintah daerah perlu menyiapkan mekanisme yang sah agar aspirasi dari wilayah dengan keterwakilan terbatas tetap dapat diakomodasi.
Hasanuddin berharap kepastian aturan segera diperoleh sebelum pembahasan anggaran berakhir. Dengan pedoman yang jelas, anggota DPRD dapat menjalankan fungsi penyerapan aspirasi tanpa menempatkan program maupun dirinya dalam risiko hukum. (Adv)







